Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla di Indonesia

Pemerintah Indonesia membuka peluang dukungan dari negara tetangga untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada sejumlah wilayah. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan tersebut, sementara mekanisme pelaksanaannya masih dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengatakan bentuk bantuan yang ditawarkan negara tetangga belum diumumkan secara terperinci.

Pemerintah masih mengoordinasikan kebutuhan dan pelaksanaannya melalui pembahasan teknis yang melibatkan BNPB. "Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," ujar Arrmanatha.

Menurut Arrmanatha, pembahasan mengenai bantuan tersebut kini berfokus pada tingkat teknis. BNPB menjadi pihak yang menangani proses tersebut, sedangkan pemerintah terus menjalankan operasi penanggulangan kebakaran di wilayah terdampak.

"Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini," ujar Arrmanatha. Ia menyebut penanganan karhutla menjadi perhatian Presiden Prabowo. Pemerintah telah mengerahkan sekitar 60 ribu personel ke enam provinsi, disertai berbagai peralatan untuk mendukung pemadaman dan mengurangi dampak kebakaran.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah personel yang diturunkan itu untuk enam provinsi sudah sangat banyak, ya, sekitar 60 ribu personel, dan juga berbagai aset, ya, seperti helikopter, pesawat, itu jumlahnya juga cukup besar, ya, untuk melakukan water bombing, untuk melakukan rekayasa cuaca," ujar Arrmanatha. Selain pengerahan personel dan peralatan, pemerintah juga melaporkan perkembangan penanganan kabut asap lintas batas melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Arrmanatha mengatakan pusat koordinasi sementara tersebut berada di Sekretariat ASEAN dan telah menetapkan level 3 sejak Agustus.

"Jadi sejak bulan Agustus ACC THPC ini itu adanya kan di interim Coordinating Centre-nya kan adanya di Sekretariat ASEAN. Eh, dan mereka menetapkan level 3 dan kita telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban kita untuk menyampaikan pelaporan secara reguler," ujar Arrmanatha. Ia menambahkan, laporan terbaru yang diterimanya menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan kebakaran.

Salah satu indikator yang disebutkan ialah penurunan jumlah titik panas, meskipun rincian teknis perkembangan tersebut berada dalam lingkup BNPB. "Dan dari laporan yang terakhir saya dapatkan, ya, bahwa ada kemajuan, ya. Setiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang, ya.

Jadi itu yang mungkin detailnya bisa ditanyakan eh kepada BNPB. Jadi itu ya, teman-teman," ujar Arrmanatha.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap. Ia menilai dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berisiko mengganggu kesehatan dan aktivitas warga, terutama di sejumlah wilayah Kalimantan.

Netty menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan ketika kualitas udara memburuk. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan termasuk kelompok yang memerlukan perlindungan lebih besar. "Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi.

Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Netty Prasetiyani. Ia mendorong pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bertambahnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Menurut Netty, informasi mengenai kualitas udara perlu disampaikan secara berkala dan disertai petunjuk praktis mengenai pembatasan kegiatan di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta penanganan gejala gangguan pernapasan.

Netty juga mengingatkan bahwa informasi tentang buruknya kualitas udara perlu diikuti kesiapan layanan medis dan akses pemeriksaan bagi warga terdampak. Ia menilai kecepatan penanganan kesehatan menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap karhutla.

"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak," ujar Netty Prasetiyani. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat 277.075 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak karhutla hingga 12 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen terjadi pada anak berusia 0–5 tahun.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan data tersebut terus dipantau untuk mendeteksi peningkatan kasus dan memperkuat respons kesehatan. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah juga memperkuat pemantauan penyakit, pelayanan medis, kesiapan fasilitas kesehatan, serta distribusi logistik. Dalam penanganan jangka panjang, Netty menilai koordinasi lintas sektor perlu mencakup pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Ia juga menyoroti perlunya pencegahan dini, dukungan sarana yang memadai, serta evaluasi efektivitas penanganan di wilayah rawan kebakaran.