Pos Indonesia Tunda Pembayaran Bunga Obligasi Rp 11,75 Miliar

PT Pos Indonesia (Persero) mengalami kelangkaan arus kas yang menyebabkan penundaan pembayaran bunga Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B ke-15 yang telah jatuh tempo, sebagaimana dilansir dari Investasi dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Selasa (6/10/2026).

Defisit kas terjadi karena total kewajiban kas jangka pendek perseroan mencapai Rp 567,18 miliar, termasuk kewajiban bunga obligasi sebesar Rp 11,75 miliar. Sementara itu, total sumber likuiditas yang dimiliki hanya bernilai Rp 483,66 miliar, yang berasal dari kas sebesar Rp 411,81 miliar per 25 September 2026 serta perkiraan piutang tertagih Rp 71,85 miliar. Kondisi ini memicu celah likuiditas hingga Rp 83,52 miliar.

Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa keterbatasan dana operasional menjadi kendala utama dalam memenuhi tenggat waktu kewajiban keuangan tersebut.

"Perseroan belum dapat melakukan pembayaran bunga Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B ke-15 terutama disebabkan oleh tekanan likuiditas dan kondisi kas Perseroan yang belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo kewajiban keuangan Perseroan," tulis Direktur Keuangan Pos Indonesia Fathul Anwar, Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero).

Manajemen menegaskan hambatan ini merupakan kendala likuiditas sementara dan bukan berarti penghentian operasional bisnis. Perseroan kini sedang menjalankan restrukturisasi keuangan secara menyeluruh di bawah arahan Danantara, dengan pendampingan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai konsultan.

Langkah penyehatan arus kas dilakukan melalui optimalisasi modal kerja, percepatan pencairan piutang, monetisasi aset, penataan struktur kewajiban, serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan lembaga keuangan. Untuk kewajiban sukuk, Pos Indonesia masih terus bernegosiasi karena belum mengantongi persetujuan restrukturisasi dari pemegang sukuk.

Upaya koordinasi bersama para kreditur dan pemangku kepentingan terus dilakukan demi menjaga stabilitas bisnis perusahaan di masa mendatang.

"Pos Indonesia menyatakan akan terus melakukan komunikasi dengan kreditur, pemegang Obligasi, pemegang Sukuk, dan wali amanat guna memperoleh alternatif penyelesaian kewajiban yang realistis dan dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Fathul Anwar, Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero).