Fitch Pertahankan Penilaian Dukungan Pemerintah Usai Gagal Bayar Pos Indonesia

Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan penilaiannya terhadap dukungan pemerintah Indonesia kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola PT Danantara Asset Management (DAM), meskipun PT Pos Indonesia mengalami gagal bayar. Dalam laporan yang diterbitkan Senin (19/10/2026), Fitch menilai kejadian tersebut berkaitan dengan persoalan internal perusahaan dan tidak menunjukkan perubahan kebijakan pemerintah terhadap BUMN lainnya, dilansir dari Investasi. Fitch mencatat Pos Indonesia memiliki peringkat RD(idn), yang menunjukkan status gagal bayar terbatas.

Menurut lembaga tersebut, kejadian ini dipicu ketidakwajaran keuangan yang muncul secara mendadak dan melibatkan pembayaran bunga dalam jumlah sangat kecil. Fitch menilai kasus Pos Indonesia tetap relevan dalam mengevaluasi rekam jejak dukungan pemerintah. Namun, insiden itu tidak menunjukkan pelemahan kendali negara, penurunan kualitas kerangka dukungan, ataupun berkurangnya prioritas pemerintah terhadap BUMN yang berada di bawah pengelolaan DAM.

Dalam menilai BUMN milik DAM, Fitch menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan peran pemerintah sebagai sumber dukungan utama. Lembaga tersebut menilai keberadaan DAM tidak mengubah kewenangan pengambilan keputusan pemerintah maupun kemampuan negara memberikan bantuan kepada perusahaan milik negara.

Fitch menjelaskan pendekatan pemeringkatan tersebut dalam laporannya. "Dalam menilai peringkat BUMN milik DAM, Fitch menerapkan pendekatan penelusuran hingga ke pemerintah berdasarkan kriteria pemeringkatan entitas terkait pemerintah. Pendekatan ini berarti Fitch tetap melihat pemerintah Indonesia sebagai sumber dukungan utama, karena keberadaan DAM dinilai tidak mengubah kewenangan pengambilan keputusan maupun kapasitas negara untuk memberikan dukungan kepada BUMN," tulis Fitch.

Pengawasan pemerintah juga didukung oleh Badan Pengaturan BUMN, yang sebelumnya merupakan Kementerian BUMN. Lembaga tersebut tetap memegang saham Seri A atau saham emas dengan hak khusus, termasuk kewenangan dalam pengangkatan manajemen, serta mengarahkan pelaksanaan peran BUMN dalam kebijakan publik. Menurut Fitch, pemerintah masih mengendalikan keputusan penting dan mengawasi kegiatan operasional, strategi, serta pendanaan BUMN nonbank di bawah DAM, termasuk aktivitas pinjaman. DAM turut menjalankan fungsi pengawasan melalui kewenangan pemegang saham, kebijakan tata kelola grup, peninjauan rencana dan anggaran, pemantauan kinerja dan risiko, serta audit internal pada tingkat portofolio.

Fitch menyatakan penilaian terhadap kemungkinan dukungan luar biasa pemerintah kepada BUMN lain yang diperingkatnya tetap tidak berubah. Mayoritas BUMN nonbank Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan Fitch masih memiliki peringkat setara dengan peringkat negara atau beberapa tingkat di bawahnya. Penilaian tersebut mencerminkan peran BUMN dalam menjalankan kebijakan pemerintah, kepentingan strategis di sektor energi, utilitas, pertambangan dan navigasi udara, serta besarnya utang yang dijamin pemerintah.

Fitch menempatkan peringkat negara Indonesia pada level BBB dengan prospek negatif. Untuk sektor perbankan, Fitch juga mempertahankan penilaian bahwa dukungan pemerintah kepada bank-bank di bawah DAM tetap sama. Penilaian ini mempertimbangkan kemampuan dan kecenderungan pemerintah memberikan bantuan, termasuk tingkat kepentingan sistemik bank, risiko penularan terhadap sistem keuangan jika bank gagal, serta perannya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Fitch akan terus memantau perkembangan struktur kepemilikan dan kerangka pendanaan DAM, termasuk bentuk serta ketepatan waktu dukungan pemerintah. Pemantauan juga mencakup kemungkinan perubahan ekspektasi dividen, alokasi modal, dan praktik pembayaran yang dapat memengaruhi fleksibilitas keuangan masing-masing BUMN.