Polri Tetapkan 11 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla

Penanganan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memasuki tahap penetapan tersangka terhadap 11 korporasi, termasuk tiga perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang beroperasi di Kalimantan. Dilansir dari Nasional, Polri mengungkapkan perkembangan tersebut pada 21 Oktober 2026, sementara pakar hukum menekankan pentingnya pemulihan lingkungan dan pengawasan atas kewajiban perusahaan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa proses hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla masih berjalan.

Menurut keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, tiga perusahaan PMA tersebut masih dalam proses penanganan, tetapi identitasnya belum diumumkan. Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menilai penetapan tersangka perlu diikuti pelaksanaan kewajiban lingkungan yang melekat pada perizinan usaha kehutanan. Tanggung jawab itu mencakup pemulihan kawasan yang rusak dan reboisasi.

Fickar menjelaskan bahwa kewajiban korporasi telah diatur melalui perizinan, khususnya hak pengusahaan hutan (HPH), termasuk mekanisme jaminan untuk pemulihan lingkungan.

"Tanggung jawab korporasi sebagaimana tertera dalam perizinannya, terutama HPH, ada kewajiban untuk pemulihan lingkungan. Karena itu, ada sejumlah uang yang menjadi jaminan yang diserahkan kepada negara. Dalam beberapa hal, negara juga mengambil alih bagian kepemilikan dari perusahaan.

Artinya, kewajiban reboisasi itu melekat pada pemberian izinnya," ujar Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Menurut Fickar, penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan pengawasan Kementerian Kehutanan. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan kementerian tersebut dinilai diperlukan untuk mengawasi perusahaan yang kegiatan produksinya berkaitan dengan kawasan hutan.

Ia juga menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak. Apabila kerusakan lingkungan menimbulkan korban, penanganan perusahaan perlu mencakup perlindungan warga selain pemulihan ekosistem. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mewajibkan pemulihan lingkungan, Fickar menyatakan eksekusi perlu melibatkan instansi terkait dan berada di bawah pengawasan kejaksaan selaku pelaksana putusan. Ia turut menekankan pentingnya langkah pencegahan dan optimalisasi mekanisme penitipan biaya pemulihan agar kewajiban perusahaan dapat dijalankan.

Sementara itu, Suyudi menegaskan bahwa penyidikan terhadap 11 korporasi tersebut masih berlangsung. Polri belum merinci identitas tiga perusahaan PMA maupun dugaan keterlibatan masing-masing perusahaan dalam perkara karhutla. "Kami sudah tetapkan 11 tersangka korporasi.

Tiga di antaranya adalah PMA sementara masih dalam proses," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri. Suyudi menyebut ketiga perusahaan PMA itu berada di Kalimantan. Polri menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan yang terseret dalam kasus tersebut dan memastikan proses penyidikan berjalan tanpa kendala.