Polri Larang Personel Gunakan Vape di Dalam dan Luar Kerja

Polri memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan. Kebijakan nasional ini tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika melalui perangkat vape. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan internal untuk merespons perubahan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi menjadi sarana penyamaran narkotika dalam bentuk cair. Menurut Johnny, perangkat vape memiliki tiga komponen utama, yakni device atau perangkat alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan. Cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan kandungan narkotika.

"Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Johnny juga mengungkapkan bahwa salah satu pertimbangan penerbitan aturan tersebut adalah temuan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair. Salah satu zat yang menjadi perhatian ialah etomidate, yang telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan pencegahan yang dilakukan Polri selain penindakan terhadap tindak pidana narkotika. Institusi kepolisian juga mengambil kebijakan internal untuk membatasi potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik di kalangan personelnya.

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh PNPP di berbagai tingkatan organisasi Polri. Cakupannya meliputi Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar ketentuan dalam surat edaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan aturan ini mencakup penggunaan vape di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Johnny berharap kebijakan internal tersebut dapat menjadi contoh bagi institusi lain dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. "Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku," jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan larangan vape juga berkaitan dengan upaya membangun lingkungan kerja Polri yang disiplin, berkomitmen, dan profesional. Setiap personel diharapkan menjaga integritas serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.