Polisi Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Kebakaran Hutan

Kepolisian menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, tiga perusahaan merupakan penanam modal asing (PMA) yang beroperasi di Indonesia. Informasi ini disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Istana Kepresidenan pada Rabu (21/10/2026), dilansir dari Nasional.

Suyudi menyatakan, proses penanganan terhadap sejumlah korporasi masih berlangsung. Namun, ia belum mengungkapkan identitas seluruh perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan perkembangan penetapan tersangka korporasi dalam perkara karhutla.

"Kami sudah menetapkan 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya merupakan penanam modal asing, sementara sisanya masih dalam proses," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Menurut Suyudi, sebagian informasi mengenai perusahaan yang terkait dengan perkara karhutla telah dipublikasikan oleh Kementerian Kehutanan. Meski demikian, ia belum memerinci daftar korporasi yang menjadi tersangka dalam penanganan kasus tersebut.

Di sisi lain, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan informasi Kementerian Kehutanan, sanksi tersebut berupa pembekuan perizinan yang disertai kewajiban pemulihan ekosistem hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa penegakan hukum menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah bersama sejumlah instansi. Upaya tersebut berjalan berdampingan dengan kegiatan pemadaman api.

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa langkah penanganan karhutla mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan berbagai lembaga terkait.

"Hari ini, sesuai petunjuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, dalam penanganan karhutla yang kami lakukan di Kementerian Kehutanan bersama TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dan Manggala Agni, kami tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mendapat mandat untuk melakukan penegakan hukum," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Enam perusahaan yang dikenai sanksi administratif tersebut memiliki luas konsesi dan luasan lahan terbakar yang berbeda-beda. Data yang disampaikan pemerintah mencatat luas konsesi terbesar dimiliki PT Sinergi Hutan Sejati, sedangkan luas lahan terbakar terbesar tercatat pada PT Hasil Kalimantan Jaya.

Pemerintah menjatuhkan sanksi kepada keenam perusahaan tersebut berupa pembekuan perizinan dan paksaan pemulihan ekosistem hutan. Sementara itu, Kepolisian masih memproses penanganan terhadap sejumlah korporasi yang terkait dengan kasus karhutla.