Polisi Korea Selatan Hadapi Lonjakan Permintaan Penerjemah

Kepolisian Korea Selatan menghadapi peningkatan kebutuhan penerjemah untuk menangani panggilan darurat dan pemeriksaan warga negara asing di tengah pertumbuhan kunjungan internasional. Keterbatasan anggaran menghambat perekrutan tenaga profesional untuk berbagai bahasa, sehingga petugas masih kesulitan berkomunikasi dengan warga asing, terutama saat menangani perkara di lokasi kejadian, dilansir dari Detik Travel pada Senin (26/10/2026). Jumlah kedatangan warga asing ke Korea Selatan mencapai 17,11 juta orang selama sembilan bulan pertama tahun ini, meningkat 21,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut data Badan Kepolisian Nasional, kepolisian menerima 21.252 panggilan darurat berbahasa asing sepanjang tahun lalu, hampir dua kali lipat dibandingkan 10.348 panggilan pada tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan berlanjut pada tahun ini. Hingga Agustus, jumlah panggilan darurat dalam bahasa asing mencapai 21.012, hampir menyamai total panggilan sepanjang tahun lalu.

Kepolisian telah berulang kali mengajukan permintaan penambahan penerjemah profesional. Namun, keterbatasan pendanaan membuat perekrutan tenaga tambahan, khususnya untuk bahasa selain Inggris dan Mandarin, belum dapat memenuhi kebutuhan.

Di luar layanan panggilan darurat 112 yang memiliki penerjemah khusus, kantor polisi harus mencari penerjemah untuk pemeriksaan langsung berdasarkan kebutuhan setiap kasus. Mereka mengandalkan penerjemah dari kalangan masyarakat umum yang biasanya memiliki pekerjaan lain, sehingga ketersediaan tenaga dan kesesuaian jadwal menjadi kendala. Hingga bulan lalu, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mencatat 629 penerjemah dari kalangan masyarakat umum terdaftar. Mereka terdiri atas 198 penerjemah bahasa Mandarin, 97 bahasa Inggris, 64 bahasa Vietnam, 57 bahasa Jepang, 39 bahasa Rusia, 33 bahasa Mongolia, dan 18 bahasa Thailand.

Perbedaan jumlah penerjemah antarbahasa menyulitkan kepolisian memperoleh bantuan yang sesuai ketika dibutuhkan. Kendala jadwal juga dapat memperlambat penyediaan layanan penerjemahan di kantor polisi maupun lokasi penanganan perkara. Untuk mengurangi hambatan komunikasi, sejumlah satuan kepolisian mulai memanfaatkan aplikasi ponsel pintar dan perangkat penerjemah. Namun, penggunaannya masih terbatas pada kantor atau satuan tertentu dan belum diterapkan secara nasional.

Kepolisian Provinsi Gyeonggi Nambu mengembangkan aplikasi yang membantu petugas menyampaikan peringatan hak tersangka atau Miranda warning kepada warga negara asing menggunakan bahasa mereka. Petugas dapat memilih bahasa yang dibutuhkan, kemudian aplikasi menampilkan peringatan dalam bentuk teks dan audio. Di Seoul, Kantor Polisi Mapo memperkenalkan perangkat penerjemah khusus yang mengubah ucapan petugas menjadi bahasa asing sesuai pilihan pengguna.

Teknologi ini menjadi salah satu upaya setempat untuk membantu komunikasi ketika penerjemah manusia tidak tersedia. Kepolisian Korea Selatan juga tengah mengembangkan sistem penerjemahan berbasis kecerdasan buatan untuk membantu menangani panggilan darurat dalam bahasa asing. Sistem tersebut belum sepenuhnya dikembangkan dan diterapkan, sehingga kepolisian masih mengandalkan tenaga penerjemah yang tersedia untuk mendukung operasi tanggap darurat.