PMK 71/2026 Atur Keringanan Sanksi PBB-P5L Bagi Wajib Pajak

Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan sektor lainnya (PBB-P5L) sejak dimulainya pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/2026 pada 2 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Kebijakan yang ditetapkan pada 29 September 2026 tersebut mengubah ketentuan sebelumnya dalam PMK 118/2024. Melalui Pasal 27A aturan baru ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mengurangi atau menghapus sanksi denda administratif PBB-P5L yang tercantum dalam surat ketetapan maupun surat tagihan pajak.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Randy Manilet, menegaskan bahwa fasilitas ini bukan penghapusan kewajiban pajak secara otomatis karena pokok pajak tetap wajib dilunasi.

"Jadi yang menjadi objek keringanan pada dasarnya adalah sanksi yang menumpuk di atas kewajiban pokok yang sudah diselesaikan," ujar Yusuf, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE).

Yusuf menerangkan bahwa permohonan dapat diajukan paling lama dua tahun sejak PMK 71/2026 berlaku atau hingga awal Oktober 2028, dengan syarat melunasi pokok pajak terlebih dahulu dan menyampaikan permohonan tertulis. Ia mengingatkan bahwa kewenangan DJP bersifat diskresioner.

"Kata kuncinya adalah 'dapat', bukan 'wajib'. Besarnya pengurangan juga tidak ditentukan secara pasti, termasuk ukuran mengenai kondisi yang dianggap dapat mendorong perekonomian nasional," jelas Yusuf, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE).

Dari kacamata makroekonomi, Yusuf melihat relaksasi ini belum bisa dikategorikan sebagai stimulus ekonomi mengingat target penerimaan pajak 2026 yang mencapai sekitar Rp 2.357 triliun, sementara PBB-P5L hanya mencakup porsi kecil.

"Target penerimaan pajak 2026 sekitar Rp 2.357 triliun, sedangkan PBB dalam cakupan kebijakan ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan penerimaan pajak. Yang diberikan keringanan juga bukan pokok pajaknya, melainkan denda dan sanksi," kata Yusuf, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE).

Dampak relaksasi terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan relatif kecil karena nilainya terdistribusi selama masa berlaku dua tahun dan tidak langsung meningkatkan konsumsi.

"Ini berbeda dengan stimulus belanja yang langsung menambah permintaan agregat. Dalam PMK 71, uang yang sebelumnya berpotensi dibayarkan sebagai denda tidak otomatis masuk ke konsumsi atau investasi," jelas Yusuf, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE).

Manfaat yang lebih konkret akan dirasakan pada perbaikan arus kas perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan yang memiliki tunggakan denda untuk menjaga operasional dan kelangsungan investasi.

Namun, Yusuf mewanti-wanti potensi risiko moral hazard jika insentif seperti ini diberikan secara berulang kepada pelaku usaha.

"Desain kebijakan harus memastikan bahwa relief diberikan untuk menyelesaikan stok masalah lama, bukan menciptakan ekspektasi bahwa keterlambatan pembayaran pada akhirnya akan mendapatkan diskon," tegas Yusuf, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE).

Terkait penerimaan negara, Yusuf menilai dampak bersih kebijakan ini berpotensi positif karena mewajibkan pelunasan pokok pajak yang sebelumnya tertahan sengketa.

"Secara bersih, dampaknya bisa relatif kecil, bahkan berpotensi positif jika tambahan penerimaan pokok jauh lebih besar daripada sanksi yang dihapus," ujar Yusuf, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE).

Sementara itu, Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029, Pino Siddharta, meragukan efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

"Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya mesti dilihat efektivitas aturan tersebut. Di tengah target penerimaan pajak yang tinggi, apakah mungkin DJP akan memberikan penghapusan sanksi?" kata Pino, Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI periode 2024-2029.

Pino menyebutkan pengalaman lapangan sepanjang tahun 2026 menunjukkan bahwa permohonan serupa umumnya mendapat penolakan.

"Sebagai contoh, untuk 2026 yang saya alami dan diskusi dengan teman-teman, umumnya upaya penghapusan sanksi ditolak," ujar Pino, Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI periode 2024-2029.

Pelaku usaha diingatkan untuk memperhatikan persyaratan hukum, seperti pencabutan upaya keberatan yang disetujui DJP serta batas waktu sebelum permohonan lelang barang sitaan diajukan.