Kemenkeu Rilis Aturan Hapus Sanksi Pajak dan Denda PBB

Pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak. Kebijakan ini resmi ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024, seperti dilansir dari Nasional.

Melalui ketentuan Pasal 27A PMK 71/2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang memproses pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif demi menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Keringanan tersebut mencakup sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Tagihan Pajak (STP), hingga STP PBB.

Pemerintah menetapkan tenggat permohonan fasilitas ini paling lambat dua tahun sejak PMK 71/2026 diundangkan.

"Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan aas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk permohonan yang diajukan paling lama dua tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini," bunyi Pasal 27A aturan tersebut.

Meskipun demikian, penghapusan sanksi tidak berjalan secara otomatis karena pemohon wajib memenuhi beberapa kriteria operasional.

Wajib pajak disyaratkan melunasi terlebih dahulu pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pengajuan berkas juga wajib disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan nominal sanksi yang dimohonkan beserta alasan kuatnya.

Satu permohonan tertulis hanya diperuntukkan bagi satu berkas ketetapan atau tagihan pajak. Batas akhir penyerahan dokumen permohonan adalah sebelum proses lelang barang sitaan diajukan atau sebelum permintaan pemindahbukuan barang sitaan dilakukan dalam tahapan penagihan.

PMK 71/2026 turut memuat skema khusus bagi wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial. Syarat-syarat tertentu untuk mengurus pengurangan denda PBB dihapuskan bagi pemohon yang berada dalam situasi darurat tersebut.

Adapun PMK Nomor 71 Tahun 2026 ini resmi ditetapkan di Jakarta pada 29 September 2026 oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan langsung berlaku sejak tanggal diundangkan.