DJP Perluas Instrumen Penanganan Keberatan Pajak Lewat PMK 71/2026

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperluas instrumen penanganan keberatan pajak melalui mekanisme pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra sejak 2 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Nasional. Kebijakan anyar tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 14 aturan terbaru tersebut, otoritas pajak diberikan wewenang melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan dengan meminta buku, catatan, data, informasi, keterangan, atau bukti dari pihak ketiga maupun klarifikasi langsung kepada wajib pajak.

Proses penelitian tersebut juga mencakup kewenangan pelaksanaan pertukaran data perpajakan internasional yang disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian perpajakan yang berlaku.

"Melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di bidang perpajakan," bunyi Pasal 14 ayat 2(h) PMK Nomor 71/2026. Selain pertukaran informasi antarnegara, PMK 71/2026 turut menetapkan instrumen tambahan bagi otoritas perpajakan dalam menangani keberatan, seperti pemeriksaan untuk tujuan lain, penilaian, hingga kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak.