PKP Kejar Target 350000 Rumah Subsidi pada 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengejar target 350.000 unit sepanjang 2026. Hingga 19 Oktober 2026, realisasi baru mencapai 184.342 unit atau 52,67% dari sasaran tahunan, sehingga pemerintah masih harus menyalurkan 165.658 unit, dilansir dari Nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pemerintah memiliki waktu sekitar dua bulan untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Kementerian memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan, asosiasi pengembang, dan perwakilan konsumen.

Dalam rapat koordinasi evaluasi KUR Perumahan dan FLPP pada Senin malam, 19 Oktober 2026, Maruarar menekankan perlunya percepatan penyaluran melalui dukungan perbankan.

"Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Data BP Tapera mencatat realisasi FLPP terdiri atas 184.318 unit rumah tapak dan 24 unit rumah susun. Selain itu, terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih diproses, mulai dari pembangunan hingga akad kredit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi mencapai 28.208 unit.

Apabila seluruh potensi permintaan tersebut terealisasi, penyaluran FLPP diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64% dari target tahunan. Dengan demikian, masih diperlukan penyaluran sekitar 125.828 unit untuk memenuhi sasaran 2026.

Penyaluran FLPP pada Oktober menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data hingga 19 Oktober 2026, realisasi bulanan mencapai 19.334 unit, melampaui penyaluran sepanjang Oktober 2025 yang tercatat 14.746 unit.

Selain FLPP, Kementerian PKP mempercepat Kredit Program Perumahan untuk mendukung pembiayaan dari sisi permintaan dan penyediaan. Data periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 menunjukkan penyaluran mencapai Rp 27,74 triliun kepada 115.897 debitur atau 68,21% dari target Rp 40,67 triliun.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati memaparkan, pembiayaan dari sisi permintaan mencapai Rp 18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15% dari target segmen tersebut. Pembiayaan renovasi rumah mendominasi dengan nilai Rp 13,55 triliun kepada 91.824 debitur.

Pembiayaan pembelian rumah mencapai Rp 2,82 triliun kepada 10.574 debitur, sedangkan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha tercatat Rp 1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Dari sisi penyediaan, penyaluran mencapai Rp 9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97% dari target. Dana tersebut mencakup pembiayaan pengembang perumahan Rp 5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi Rp 1,06 triliun.

Maruarar meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan. Perluasan keterlibatan perbankan diarahkan untuk memperbesar akses pembiayaan bagi pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maruarar menilai program tersebut berperan dalam mendukung target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama melalui pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses kredit.

"KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Dari sisi perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperoleh tambahan plafon kredit Rp 8 triliun sehingga total plafonnya pada 2026 mencapai Rp 16 triliun. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menyalurkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp 6,03 triliun kepada 9.123 debitur atau 60,26% dari target bank tersebut.

Bank Jateng mencatat realisasi Rp 1,39 triliun atau 92,48% dari targetnya. Pemerintah juga menyoroti optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga untuk memperluas akses KUR Perumahan.

Untuk mempercepat penyaluran hingga akhir tahun, Kementerian PKP merencanakan akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026 dan 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026. Pemerintah juga menjadwalkan peluncuran program gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng pada 8 November 2026.

Kementerian PKP, BP Tapera, dan mitra perbankan akan mengevaluasi penyaluran secara berkala melalui pemantauan mingguan guna mengidentifikasi hambatan dan mempercepat realisasi sisa kuota.