Kementerian PKP Perluas Bedah Rumah di Jakarta Jadi 10.300 Unit

Pemerintah meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah di DKI Jakarta menjadi 10.300 unit pada 2026 untuk memperbaiki hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama sejumlah pejabat meninjau calon penerima bantuan di Kampung Ambon, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026), sekaligus mendorong integrasi perbaikan rumah dengan sertifikasi hunian dan pemberdayaan ekonomi.

Menurut Kementerian PKP, alokasi tersebut meningkat dari 158 unit pada 2025. Sebanyak 10.000 unit diperuntukkan bagi kawasan perkotaan, sedangkan 300 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir.

Pemerintah membagi alokasi bantuan perkotaan secara merata, masing-masing 2.000 unit untuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu memperoleh alokasi 300 unit.

Khusus Jakarta Barat, sebanyak 2.000 unit bantuan akan tersebar di delapan kecamatan dan 50 kelurahan. Kecamatan Cengkareng memperoleh alokasi 213 unit, dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bertugas mengusulkan calon penerima berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar berdialog dengan tiga calon penerima bantuan, yakni Ester Yacoba Sumakul, Ronald Yeesy Teterissa, dan Saamena A.C. Ia menyampaikan bahwa perbaikan rumah Ester ditargetkan rampung sebelum Natal.

"Bedah rumah ini dikerjakan cepat dan selesai pada malam Natal, yaitu 24 Desember. Nanti Ibu saya kirim satu pohon Natal, ya," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Ester tinggal seorang diri di rumah seluas sekitar 50 meter persegi yang membutuhkan perbaikan menyeluruh. Menurut keterangan Kementerian PKP, kondisi bangunan mencakup struktur atap rapuh, lantai rusak parah, penutup atap berbahan asbes yang bocor saat hujan, serta fasilitas sanitasi dan penghawaan yang belum memadai.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penetapan penerima mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kelayakan hunian. Ia menyebut Ester termasuk kelompok desil 1, berusia 60 tahun, tidak bekerja, dan tinggal sendirian.

"Ibu Ester masuk kategori desil 1 karena kondisi rumah yang rusak parah pada bagian atap dan lantai. Ibu juga sudah berumur 60 tahun, tidak bekerja, serta tinggal sendirian," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Berdasarkan rencana pelaksanaan yang disampaikan pemerintah, pengerjaan rumah Ester dijadwalkan dimulai pada 10 November 2026 dan selesai pada 24 Desember 2026. Kementerian PKP juga mendorong sosialisasi persyaratan dan mekanisme bantuan melalui penyederhanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi peninjauan langsung terhadap calon penerima bantuan di Kampung Ambon. Ia menilai langkah tersebut membantu memastikan bantuan diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Terima kasih Bapak Menteri PKP, Mendagri, dan Kepala BPS sudah masuk ke Kampung Ambon dan menemukan rumah yang tepat sasaran untuk dibedah," ujar Dadang Hartanto, Kapolda Metro Jaya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan program perumahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah mengintegrasikan perbaikan hunian dengan program lain untuk mendukung kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah.

"Program terpadu seperti ini yang sudah dilakukan Pak Ara bersama Kementerian ATR/BPN dan PNM sangat bermanfaat untuk rakyat kecil dan kami sebagai pemerintah akan terus bekerja keras lagi untuk melaksanakan program-program terpadu ini," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Dalam pengembangan program terpadu tersebut, Kementerian PKP berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan satu juta sertifikat rumah gratis kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hunian.

Pemerintah juga menyosialisasikan dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurut Kementerian PKP, sekitar 250.000 masyarakat di DKI Jakarta telah diberdayakan melalui program PNM.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji legalitas lahan yang digunakan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah. Langkah tersebut direncanakan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.