BP Tapera Genjot Pemasaran Rusun Subsidi dan Pembiayaan FLPP

Penjualan rumah susun (rusun) subsidi baru mencapai 24 unit hingga 19 Oktober 2026, meski tersedia 2.038 unit siap huni. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat pemasaran, koordinasi dengan perbankan dan pengembang, serta percepatan proses pembiayaan untuk meningkatkan penyerapan hunian dan mengejar target program perumahan subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut ketidaksesuaian antara karakteristik hunian dan harapan konsumen sebagai salah satu hambatan. Faktor luas unit dan harga turut memengaruhi keputusan pembelian, sementara sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan program subsidi untuk rusun.

Heru menjelaskan bahwa preferensi konsumen menjadi pertimbangan penting dalam pemasaran hunian tersebut.

"Preferensi, misalkan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Luasan, maupun harga, kan itu perlu pertimbangan juga dari konsumen ya. Konsumen sekarang makin kritis," ujar Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.

Untuk memperluas jangkauan informasi, BP Tapera meningkatkan kegiatan pemasaran melalui kolaborasi dengan bank penyalur dan pengembang. Lembaga tersebut juga menyiapkan 42 kegiatan sosialisasi dan pemasaran pada 19–25 Oktober 2026 guna meningkatkan minat masyarakat terhadap program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Heru menilai masih terdapat kesenjangan informasi mengenai fasilitas pembiayaan rusun subsidi di kalangan calon pembeli.

"Karena beberapa kali kita sosialisasi, ternyata kita tanyakan ke teman-teman banyak yang belum tahu bahwa ada fasilitasi rusun. (Berarti ada masalah di pemasaran BP Tapera?) Makanya kita lakukan progresif marketing, kolaborasi sama bank penyalur, sama developernya juga," tutur Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.

BP Tapera juga mendorong perluasan fasilitas pembiayaan. Tenor kredit pemilikan rumah (KPR) rusun dapat mencapai 40 tahun. Selain itu, Heru mengusulkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi rusun berukuran 45 meter persegi.

Menurut Heru, fasilitas PPN DTP yang berlaku saat ini hanya dapat dimanfaatkan pembeli rumah tapak dan rusun dengan luas maksimal 36 meter persegi serta harga jual sekitar Rp250 juta ke bawah. Ia menyatakan usulan perluasan insentif tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dibahas dalam dua kali rapat.

"Saya sudah bersurat bersurat ke Menteri Keuangan dan sudah dua kali dirapatkan dan itu sudah bisa dijalankan," ujar Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.

Selain pemasaran rusun, BP Tapera mempercepat penyelesaian hambatan teknis dan administratif dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi. Heru mengatakan tim teknis mengawal kendala yang muncul dan berkoordinasi langsung dengan pengembang apabila persoalan berkaitan dengan penyediaan hunian.

"Teman-teman tim teknis langsung kami kawal, apa yang menjadi kendala. Kalau ada yang terkait dengan pengembang, langsung kami koordinasikan dengan pengembang supaya ada percepatan," ujar Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.

BP Tapera juga mempercepat validasi data dan memperkuat tim khusus untuk menangani hambatan pembiayaan. Langkah tersebut menyasar proses pengajuan yang masih berjalan di perbankan, mulai dari pemeriksaan kelayakan penerima subsidi hingga persetujuan kredit dan pemeriksaan kesiapan rumah.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mencatat 39.830 calon debitur sedang menjalani tahapan pembiayaan. Dari jumlah itu, sebanyak 16.001 calon debitur lolos pemeriksaan subsidi, 6.056 menjalani analisis kredit, 2.604 berada pada tahap Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), 10.279 menjalani proses trilogi, dan 4.890 berada pada tahap akad kredit.

Sid menjelaskan proses trilogi melibatkan bank, calon debitur, dan pengembang untuk memastikan rumah yang dibeli telah selesai dibangun. Pemeriksaan mencakup pengiriman foto dan penandaan koordinat lokasi sebagai bukti kesiapan hunian.

"Jadi nanti dengan tagging, koordinat tagging, mereka harus mengirimkan foto-foto yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut sudah jadi," kata Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera.

Data BP Tapera menunjukkan realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP mencapai 184.342 unit hingga 19 Oktober 2026, setara 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini. Nilai penyaluran FLPP tercatat Rp23 triliun. Jika digabungkan dengan 39.830 calon debitur yang masih diproses, jumlah realisasi dan pengajuan berjalan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target nasional.

Penyaluran program didukung 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 8.287 pengembang yang mencakup 11.504 perumahan di 391 kabupaten/kota pada 36 provinsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan perlunya penyelesaian masalah untuk mencapai sasaran pembiayaan perumahan. Ia menyatakan kendala teknis maupun nonteknis perlu diidentifikasi sekaligus ditangani melalui langkah penyelesaian yang konkret.

"Dalam mencapai target pasti ada masalah, kendala, apakah teknis maupun nonteknis. Saya rasa kita sebagai pemimpin negara, pejabat negara, tentu mengidentifikasi masalah itu satu hal, tapi tentu kita punya kemampuan problem solving," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.