Kementerian PKP dan Bappenas Bahas Target 10 Juta Hunian

Pemerintah menyempurnakan peta jalan perumahan 2025–2029 untuk mengejar target penyediaan 10 juta unit hunian pada 2029. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy membahas rencana tersebut di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/10/2026), sekaligus mengevaluasi capaian program perumahan, dilansir dari Nasional.

Berdasarkan data Kementerian PKP hingga 15 Oktober 2026, capaian program perumahan mencapai 1.790.081 unit. Jumlah itu terdiri atas pembangunan 1.103.918 unit rumah baru dan renovasi 686.163 unit rumah.

Dalam peta jalan tersebut, Kementerian PKP menjalankan dua mandat, yakni mengoordinasikan ekosistem perumahan dan mengelola program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kementerian. Target koordinasi ekosistem perumahan mencapai 360.112 unit pada 2025 dan 10 juta unit pada 2029.

Sementara itu, target program yang didanai melalui APBN Kementerian PKP ditetapkan sebanyak 35.912 unit pada 2025 dan 3 juta unit pada 2029. Pemerintah membahas penyelarasan kebijakan dan pembiayaan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut pencapaian target membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, perbankan, pengembang, serta masyarakat. Ia menilai masukan Bappenas diperlukan untuk menyempurnakan perencanaan program perumahan.

“Pencapaian pembangunan perumahan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem perumahan, mulai dari kementerian dan lembaga, perbankan, pengembang, hingga berbagai pihak yang turut berkontribusi. Kami berterima kasih kepada Bappenas atas masukan dan dukungannya untuk menyempurnakan peta jalan program perumahan ke depan,” ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Data realisasi menunjukkan program perumahan melalui APBN Kementerian PKP mencapai 62.579 unit pada 2025 dan 236.300 unit pada 2026. Adapun program yang menggunakan sumber pembiayaan di luar APBN kementerian mencatat 789.831 unit pada 2025 dan 701.371 unit pada 2026.

Dukungan di luar APBN Kementerian PKP mencakup program kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Kredit Program Perumahan (KPP), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Sementara itu, program yang dibiayai melalui APBN Kementerian PKP meliputi bedah rumah, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penataan kawasan kumuh, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya perencanaan yang terarah agar penyediaan hunian layak menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Bappenas bertanggung jawab pada perencanaan makro, sedangkan Kementerian PKP menerjemahkan rencana tersebut menjadi program dan pelaksanaan di lapangan.

“Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat harus direncanakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan di seluruh Indonesia. Bappenas berperan dalam perencanaan makro, sementara Kementerian PKP menindaklanjutinya dalam program dan pelaksanaan di lapangan,” ujar Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah tantangan pelaksanaan peta jalan perumahan, meliputi regulasi dan kelembagaan, skema pembiayaan, ketersediaan lahan, serta koordinasi antarpihak. Aspek-aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya mencapai target penyediaan hunian pada 2029.