Kementerian PKP Atasi Hambatan Lahan Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menggandeng Badan Reforma Agraria Nasional BRAN untuk menyelesaikan hambatan pertanahan Program 3 Juta Rumah di Jakarta pada Selasa 13/10/2026, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dilansir dari Nasional, persoalan yang dibahas mencakup tumpang tindih hak atas tanah, pemanfaatan aset pemerintah, penguasaan lahan oleh pihak lain, serta kendala perizinan dan kesesuaian tata ruang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan penyediaan lahan harus memperhatikan lokasi hunian, bukan hanya luas atau jumlah tanah yang tersedia.

"Penyediaan lahan untuk perumahan tidak cukup hanya mempertimbangkan luas atau jumlah lahan yang tersedia, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan lokasi," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Menurut Maruarar, lokasi perumahan perlu mempertimbangkan akses ke tempat kerja, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum.

Pemerintah juga menyoroti pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan, kawasan padat penduduk, dan kawasan industri untuk mendekatkan hunian dengan pusat kegiatan ekonomi.

Maruarar menilai kepastian status dan peruntukan lahan diperlukan dalam pembangunan rumah subsidi maupun perumahan komersial. Kejelasan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat, pengembang, dan lembaga pembiayaan dalam merencanakan pembangunan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut kesiapan lahan dan dukungan perizinan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pengembangan rumah subsidi.

Heru menjelaskan kepastian lahan yang dapat dibangun dibutuhkan untuk mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar mengharapkan pertemuan lanjutan membahas perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan yang telah diidentifikasi.