BRAN Percepat Penyusunan Tata Kelola dan Koordinasi dengan ATR BPN

Penyusunan tata kelola Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria tanpa menambah kerumitan birokrasi. Kepala BRAN Dedi Prasetyo membahas penyederhanaan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat bertemu Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan beserta jajaran di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dedi menyebut kejelasan pembagian kewenangan sebagai kunci agar kedua lembaga dapat bekerja secara efektif. BRAN juga mempercepat penyusunan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) untuk mendukung dimulainya operasional lembaga tersebut.

Dedi menekankan bahwa pembentukan organisasi baru harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan pembagian tugas yang tegas dan mekanisme koordinasi yang efisien.

"Prinsipnya, birokrasi harus bekerja untuk rakyat. Karena itu, organisasi harus disusun secara efisien, kewenangan harus tegas, dan mekanisme koordinasi harus jelas. Dengan demikian, pembentukan BRAN diharapkan memperkuat pelaksanaan reforma agraria, bukan menambah kerumitan birokrasi," ujar Dedi Prasetyo, Kepala BRAN.

Menurut Dedi, kejelasan tanggung jawab diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan dan memastikan persoalan masyarakat tidak terabaikan. Ia telah mengunjungi Kementerian ATR/BPN lebih dari tiga kali untuk mematangkan rancangan struktur organisasi dan tata kelola BRAN.

Dalam proses penyusunan tersebut, Dedi menyoroti pentingnya pemisahan fungsi yang jelas antara lembaga agar pelaksanaan tugas tidak berulang.

"Kita perlu memastikan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, tidak ada pekerjaan yang dilakukan berulang, dan tidak ada persoalan rakyat yang terabaikan akibat ketidakjelasan tanggung jawab," tutur Dedi.

Ossy Dermawan sebelumnya menyampaikan kesiapan ATR/BPN untuk memberikan masukan konstruktif dan dukungan teknis kepada BRAN. Menanggapi hal itu, Dedi menginginkan kerja sama kedua lembaga berlangsung melalui mekanisme yang sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dedi menilai pengalaman dan kapasitas teknis ATR/BPN di bidang pertanahan penting untuk mendukung proses pembentukan serta peralihan kelembagaan BRAN.

"ATR/BPN memiliki pengalaman dan kapasitas teknis di bidang pertanahan yang penting dalam proses ini. Karena itu, komunikasi dan penyelarasan harus terus dilakukan agar transisi kelembagaan berjalan lancar," tutur Dedi.

Ia juga menegaskan perlunya penempatan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing lembaga agar koordinasi tidak menimbulkan kerumitan administratif.

"Kita ingin memastikan setiap fungsi ditempatkan pada lembaga yang tepat, dengan alur koordinasi yang sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah Dedi.

BRAN menargetkan penyelesaian SOTK dan regulasi pendukung lainnya pada pekan keempat Oktober 2026. Menurut rencana lembaga tersebut, penyelesaian aturan itu akan mendukung persiapan program 100 hari yang dijadwalkan mulai November 2026.

Rancangan SOTK BRAN mencakup empat bidang kedeputian, yakni peta jalan reforma agraria, redistribusi dan legalisasi tanah, penyelesaian konflik, serta koordinasi lintas sektor.