Perpres 27 Atur Biaya Platform dan Kemitraan Ojol

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk batas biaya platform maksimal 8 persen untuk transportasi orang, perjanjian kemitraan, serta perlindungan sosial pengemudi. Aturan ini berlaku untuk transportasi orang, pengantaran barang, dan makanan, dilansir dari Nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan ketentuan biaya platform maksimal 8 persen untuk transportasi orang sebelumnya telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, bahwa pengaturan biaya platform 8 persen itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut, sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman online,” ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Batas tersebut memberikan kepastian mengenai potongan yang dapat dikenakan perusahaan aplikasi kepada layanan transportasi orang. Menurut Dudy, ketentuan biaya platform tidak otomatis mengubah tarif yang dibayarkan penumpang.

Pengaturan tarif transportasi orang berbasis platform digital tetap menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Pedoman biaya jasa layanan transportasi juga menjadi salah satu acuan untuk pengaturan layanan pengantaran barang dan makanan.

“Begitu juga kami sebagai pengampu, mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan, di antaranya Kementerian Komdigi, di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga mewajibkan Perjanjian Kemitraan Platform disusun secara jelas, adil, transparan, dan mudah dipahami. Isinya mencakup hak dan kewajiban pengemudi serta perusahaan aplikasi, struktur biaya, insentif, akses data transaksi, sistem otomatis berbasis algoritma, dan mekanisme pengaduan.

Regulasi tersebut turut mengatur perlindungan data pribadi serta jaminan sosial bagi pengemudi. Jaminan yang dicakup paling sedikit meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan aplikasi juga diwajibkan menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Setiap pengaduan harus ditanggapi paling lambat tujuh hari sejak diterima.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pelaksanaan Perpres akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai kewenangan masing-masing.

Kementerian Perhubungan akan mengawal tarif angkutan dan biaya platform, sedangkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menangani aspek perjanjian kemitraan. Kementerian Komunikasi dan Digital menangani aspek teknis transaksi digital untuk pengantaran barang dan makanan.

“Jadi di dalam Perpres ini ada beberapa aturan yang melibatkan tiga kementerian. Agar ketiga Kementerian ini dapat terkoordinasi dengan baik, tadi sudah disepakati bahwa tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi atau satgas bersama agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” tegas Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.