Pemerintah Atur Ekosistem Ojol Lewat Perpres Baru

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk mengatur ekosistem ojek online di Jakarta. Aturan ini mencakup angkutan orang, tarif, kemitraan pengemudi dengan aplikator, serta layanan pengiriman barang dan makanan.

Ketentuan baru tersebut disusun setelah proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai aspirasi dalam ekosistem ojol, dilansir dari Nasional. Pelaksanaannya melibatkan beberapa kementerian sesuai kewenangan masing-masing.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan cakupan pengaturan dalam regulasi baru tersebut saat konferensi pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

"Perpres ini akan mengatur berbagai aspek dalam ekosistem ojol," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi pengampu hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi. Kementerian Perhubungan mengatur angkutan orang dan tarif, sedangkan Komdigi mengatur pengangkutan barang dan makanan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut aturan tersebut tidak hanya mengatur transportasi penumpang. Perpres juga mencakup layanan pengantaran barang dan makanan yang menjadi bagian dari bisnis ojol.

Hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi turut masuk dalam aturan tersebut. Kementerian UMKM akan mengawal perjanjian kemitraan yang berlaku dalam ekosistem ojol.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan Perpres memberikan kepastian bagi pengemudi ojol, termasuk terkait biaya platform. Pemerintah menetapkan biaya platform sebesar 8% melalui Perpres dan Keputusan Menteri Perhubungan.

Kementerian Perhubungan juga menjadi pihak yang mengatur tarif angkutan orang. Ketentuan tarif itu nantinya menjadi acuan dalam pengaturan layanan pengangkutan barang dan makanan.