Periklindo Usulkan Insentif Truk dan Bus Listrik ke Pemerintah

Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengusulkan agar pemerintah memperluas insentif fiskal untuk truk dan bus listrik, menyusul kebijakan serupa bagi mobil penumpang. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyampaikan usulan tersebut di Jakarta, Kamis (22/10/2026), dengan tujuan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) fosil dan emisi karbon sektor transportasi, dilansir dari Detik Oto.

Moeldoko menjelaskan kendaraan komersial layak menjadi sasaran insentif karena penggunaan BBM dan kontribusinya terhadap emisi karbon dinilai besar. Periklindo juga telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah untuk mengusulkan kebijakan tersebut.

Menurut Moeldoko, pemberian insentif dapat mengadopsi skema pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya diterapkan pada mobil listrik penumpang. Usulan ini diharapkan memperluas dukungan fiskal terhadap elektrifikasi kendaraan komersial.

Moeldoko menjelaskan bahwa pengurangan subsidi bahan bakar dan penurunan emisi karbon menjadi pertimbangan dalam pemberian insentif.

"Persoalannya adalah pengurangan subsidi. Kedua, orientasinya adalah pihak yang menyumbang atau mengurangi CO2. Karena itu, kendaraan komersial sebenarnya memiliki kontribusi besar. Kendaraan ini banyak menggunakan BBM dan menghasilkan banyak CO2, sehingga semestinya juga menjadi sasaran pemberian insentif," ujar Moeldoko, Ketua Umum Periklindo.

Ia menyebut Periklindo telah menyampaikan usulan tertulis agar kendaraan komersial turut masuk dalam cakupan kebijakan insentif pemerintah.

"Kami telah menyampaikan surat kepada pemerintah agar kendaraan komersial dimasukkan jika nantinya ada pemberian insentif," tutur Moeldoko.

Saat ini, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan niaga listrik masih terbatas pada bus listrik dengan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sementara itu, truk listrik belum mendapatkan insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

Ketentuan insentif untuk mobil dan bus listrik tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Moeldoko menginginkan skema pengurangan pajak untuk kendaraan komersial listrik mengikuti pendekatan yang digunakan pada mobil listrik penumpang.

"Bentuknya sama seperti mobil penumpang, yaitu pengurangan dari tarif 10 persen itu," pungkas Moeldoko.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut sektor transportasi menyumbang sekitar 22 persen emisi karbon. Informasi tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle (IZEHDV) Summit 2026 di Jakarta, Kamis (23/7/2026), sebagaimana diberitakan Detik Oto.

Dalam kesempatan tersebut, AHY menyatakan truk menjadi penyumbang emisi terbesar berdasarkan akumulasi emisi karbon di sektor transportasi. Pemerintah juga mengupayakan strategi untuk mengurangi peredaran kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL).

AHY menjelaskan salah satu pendekatan yang diupayakan adalah mendorong konversi kendaraan ODOL berbahan bakar minyak menjadi kendaraan yang memenuhi standar, termasuk melalui penggunaan teknologi listrik untuk angkutan logistik.

"Karena itu, kami sedang mengupayakan strategi yang benar-benar dapat mengurangi penggunaan kendaraan ODOL, termasuk memberikan insentif agar kendaraan ODOL tersebut dikonversi menjadi kendaraan yang lebih sesuai dengan standar dan lebih baik lagi. Akan lebih baik jika kemudian menggunakan kendaraan logistik berbasis listrik, baik kereta maupun moda pengangkut kontainer lainnya," ujar AHY.