Pemerintah Janjikan Insentif Kendaraan Listrik Berlaku Tahun 2026

Pemerintah memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik tetap diproyeksikan berlaku pada tahun 2026, meskipun realisasinya terus mengalami penundaan hingga memasuki bulan ke-10, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembahasan teknis regulasi ini ditangani oleh Kementerian Perindustrian serta Kementerian Keuangan, sementara alokasi anggaran berada di instansi terkait.

"Itu kan di Kemenperin sama Menteri Keuangan. Nanti kita monitor," ujar Airlangga.

Proses penyaluran insentif yang dijanjikan sejak Juni 2026 tersebut masih menunggu penyelesaian skema administratif di tingkat kementerian.

"Tahun ini sebetulnya, DIPA-nya ada di ESDM," jelas Airlangga.

Keterlambatan pencairan anggaran insentif tersebut memicu kritik keras dari pihak pelaku industri kendaraan listrik nasional yang menilai ketidakpastian ini merugikan sektor usaha.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko meminta Pemerintah untuk tidak ragu dalam mengeksekusi kebijakan tersebut karena berpotensi menekan beban subsidi BBM.

"Makanya kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju mundur, maju mundur kayak umbel aja gitu loh. Jadi kadang diberikan harapan, besoknya lagi nunggu lagi kapan akan diberikan," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, penundaan eksekusi subsidi membuat konsumen memilih untuk menahan transaksi pembelian, sehingga berdampak langsung pada kelangsungan operasional para penyalur kendaraan.

"Seluruh dealer-dealer kita, pabrikan itu stuck sekarang. Dengan stuck itu risikonya banyak dealer yang mati. Karena apa?

Karena masyarakatnya menunggu kapan ini subsidi diberikan akhirnya nggak beli-beli motor. Itu persoalan besar ini. Jadi mohon nanti DPR juga memberikan dukungan penuh untuk Pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif," sebut Moeldoko.