Bank Indonesia Ungkap 37 Juta Perempuan Jalankan UMKM

Sekitar 37 juta perempuan di Indonesia menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau 64,5 persen dari seluruh pelaku UMKM berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024. Data tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman saat membuka Konferensi Pemberdayaan Komunitas Perempuan dan Syariah di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026, dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

Besarnya keterlibatan perempuan dalam UMKM menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kapasitas usaha, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, serta membuka peluang memasuki pasar internasional. Pembahasan konferensi juga mencakup pengembangan merek lokal, perdagangan digital, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

Aida S. Budiman menyoroti dampak investasi terhadap perempuan yang tidak terbatas pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan keluarga. Ia menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan perempuan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

"Investasi pada perempuan memberikan manfaat luas bagi perekonomian. Karena pendapatan yang diperoleh turut mendukung kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan," ujar Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Bank Indonesia mendukung pengembangan UMKM yang dikelola perempuan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan pembiayaan. Menurut informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, dukungan juga meliputi pengembangan merek, korporatisasi, sertifikasi halal, pelatihan, serta pendampingan usaha.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan agar perempuan dapat mengembangkan potensi dan memperkuat kemandirian ekonomi. Pemberdayaan tersebut, menurutnya, memiliki dampak terhadap keluarga sekaligus pembangunan nasional.

"Perempuan yang berdaya tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan sebanyak 14,06 juta produk telah bersertifikat halal hingga Juli 2026. Sementara itu, UMKM menyumbang 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 96,9 persen tenaga kerja nasional.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri turut menyoroti pentingnya akses pembiayaan, kerja sama internasional, dan penggunaan teknologi digital bagi pengusaha perempuan. Ketiga aspek tersebut dinilai mendukung peningkatan kualitas usaha, perluasan jaringan bisnis, serta akses terhadap pembeli dari berbagai negara.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, Roro menegaskan bahwa teknologi digital dapat membantu eksportir Indonesia memperluas jangkauan pasar. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu eksportir Indonesia menjangkau lebih banyak pembeli dan memperluas jaringan bisnis dari berbagai negara," ujar Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan.

Roro juga mendorong pengusaha perempuan memanfaatkan International Women Business and Investment Forum (IWBIF) 2026, yang menjadi bagian dari Trade Expo Indonesia 2026, untuk membangun jaringan dan mengembangkan kemitraan usaha.

Ia menilai dukungan antarpengusaha perempuan dapat memperkuat peluang pengembangan bisnis dan mendorong keberhasilan bersama.

"Perempuan dapat berhasil selama saling mendukung, hadir untuk satu sama lain, dan ikut bangga atas keberhasilan satu sama lain," ujar Roro.

Menurut Roro, UMKM berkontribusi sekitar 62 persen terhadap PDB Indonesia, sedangkan lebih dari 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan. Kementerian Perdagangan mendukung peningkatan kualitas produk, pembukaan akses ke pasar ekspor baru, promosi produk Indonesia, serta penghubungan pelaku usaha nasional dengan mitra internasional.

ISEF 2026 berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, dengan rangkaian kegiatan yang mencakup pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta perluasan peluang usaha.