Bank Indonesia Hadapi Risiko Data dalam Adopsi AI

Perlindungan data dan kesiapan tata kelola menjadi tantangan utama bagi industri perbankan Indonesia dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau AI. Berdasarkan riset PERBANAS, IBM, dan K&A yang dilansir dari Keuangan, sebanyak 82% bankir responden menempatkan privasi data sebagai risiko terbesar dalam penerapan teknologi tersebut. Studi berjudul Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking itu melibatkan 91 responden dari 35 institusi keuangan di Indonesia.

Selain privasi data, risiko keamanan siber dipilih oleh 44% responden, sedangkan kepatuhan terhadap regulasi menjadi perhatian 41% responden. Besarnya perhatian terhadap kedaulatan digital menunjukkan bahwa pengembangan AI tidak cukup hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi. Bank juga perlu memastikan pengendalian data, keamanan sistem, dan mekanisme pengawasan berjalan secara memadai.

Dalam penelitian tersebut, 73% responden menilai kedaulatan digital relevan bagi transformasi perbankan dalam 12–24 bulan mendatang. Tingkat relevansinya memperoleh skor rata-rata 3,98 dari skala 5.

Namun, kesiapan tata kelola AI masih tertinggal dengan skor 2,74 dari skala 5, atau sekitar 55%. Penilaian ini meliputi kelengkapan dokumentasi, proses validasi, pemantauan kinerja, evaluasi berkala, serta keterlibatan manusia dalam pengawasan. Ketua Bidang Technology & Security PERBANAS Toto Prasetio menekankan perlunya pemahaman bersama mengenai kedaulatan digital seiring meningkatnya penggunaan AI di sektor keuangan. Menurutnya, penerapan teknologi harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan kepercayaan.

“Keselarasan yang lebih kuat antara bank, regulator, asosiasi industri dan mitra teknologi” diperlukan untuk membangun tata kelola serta kemampuan yang mendukung penerapan AI secara bertanggung jawab.

Penerapan AI di bank masih didominasi tahap awal

Perbedaan tingkat kesiapan juga terlihat dalam pelaksanaan AI di institusi keuangan. Sebanyak 34% responden menyebut institusinya masih menjalankan proyek percontohan atau menggunakan teknologi tersebut dalam lingkup terbatas. Sementara itu, 18% telah menerapkan AI untuk beberapa kebutuhan operasional dan 12% belum menjajaki penggunaannya.

Bank yang sudah memperluas pemanfaatan AI ke berbagai fungsi dengan tata kelola formal baru mencakup 4% responden. Kelengkapan pencatatan penggunaan teknologi juga masih terbatas. Hanya 9% responden yang menyatakan institusinya mempunyai inventaris penggunaan AI yang lengkap serta diperbarui secara berkala.

General Manager IBM ASEAN Catherine Lian menjelaskan bahwa AI mulai dimanfaatkan dalam sejumlah fungsi penting perbankan, termasuk pelayanan nasabah, pencegahan penipuan, dan pengambilan keputusan. Penggunaan tersebut perlu disertai transparansi dan pengendalian yang memadai terhadap data, sistem, serta proses bisnis.

Kedaulatan digital mencakup lima aspek utama

Sebanyak 70% peserta survei mendefinisikan kedaulatan digital sebagai kemampuan untuk mengendalikan data, sistem, dan teknologi. Pengertian ini mencakup sejumlah unsur yang saling berkaitan dalam pengelolaan AI di lingkungan perbankan.

Lima aspek yang tercakup adalah infrastruktur dan teknologi, data, siklus hidup model AI, aplikasi dan pengambilan keputusan, serta tata kelola, visibilitas, dan akuntabilitas. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan AI dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan.

Pengendalian yang menyeluruh juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana AI digunakan, bagaimana kinerjanya dievaluasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas penerapannya. Aspek-aspek tersebut sejalan dengan komponen penilaian kematangan tata kelola yang digunakan dalam penelitian.

Pelatihan dan pemahaman regulasi menjadi kebutuhan

Untuk memperkuat kesiapan industri, pelatihan mengenai tata kelola AI menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan responden, yakni 66 dari 91 peserta. Kebutuhan lainnya meliputi asesmen kesiapan institusi dan pendampingan dalam menyusun inventaris penggunaan serta model AI. Dari sisi kepatuhan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi acuan yang paling banyak diketahui, dengan 54 responden menyebut regulasi tersebut.

Pengetahuan terhadap ketentuan lainnya menunjukkan tingkat pengenalan yang berbeda di antara peserta penelitian. Sebanyak 49 responden mengetahui POJK 11/POJK.03/2022, sedangkan 33 responden mengenal SEOJK 29/SEOJK.03/2022. Adapun panduan tata kelola AI OJK untuk perbankan diketahui oleh 43 responden.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pemahaman atas ketentuan yang relevan. Pelatihan, asesmen, dan pendampingan inventaris AI termasuk kebutuhan yang diidentifikasi dalam riset tersebut.

Kerangka pengendalian menjadi rekomendasi lanjutan

Whitepaper Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking memperkenalkan kerangka pengendalian lima lapis dan Digital Sovereign AI Readiness Model untuk mendukung peningkatan kesiapan perbankan.

Rekomendasi yang diajukan mencakup penyusunan inventaris penggunaan AI, peningkatan pemantauan model, penegasan pembagian tanggung jawab, serta pengembangan kemampuan di seluruh ekosistem perbankan. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola seiring meluasnya pemanfaatan AI.

Temuan riset menempatkan perlindungan data, keamanan siber, kepatuhan regulasi, dan kematangan tata kelola sebagai aspek penting dalam transformasi digital perbankan Indonesia. Kesenjangan antara relevansi kedaulatan digital dan tingkat kesiapan tata kelola tercermin dari skor 3,98 dan 2,74 pada skala 5.