Heru Sutadi Ungkap Celah Penyalahgunaan Sistem Penyadapan LIMS

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyoroti lemahnya pengawasan pada Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum. Pakar telekomunikasi Heru Sutadi menjelaskan bahwa penyalahgunaan dapat terjadi ketika verifikasi identitas, kontrol akses, dan persetujuan penyadapan tidak berjalan sesuai prosedur, sebagaimana dilansir dari Detik iNET, Rabu (4/11/2026).

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute tersebut menyebut sejumlah celah yang berpotensi dimanfaatkan, mulai dari penyalahgunaan akun berwenang, tidak adanya pemisahan fungsi antara pemohon dan pemberi persetujuan, hingga lemahnya validasi identitas target.

Heru menilai pemeriksaan forensik dan audit sistem diperlukan untuk memastikan mekanisme yang digunakan dalam dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Tanpa pemeriksaan tersebut, cara penyalahgunaan dalam kasus ini belum dapat dipastikan.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Bareskrim Polri mengungkap adanya sejumlah nomor telepon yang diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melewati proses verifikasi.

Heru menjelaskan bahwa penetapan nomor telepon sebagai target penyadapan harus didahului permintaan resmi, dasar hukum, serta persetujuan pejabat yang memiliki kewenangan.

"Secara aturan tidak boleh memasukan nomor HP sebelum ada permintaan resmi, dasar hukum, otorisasi dari pejabat berwenang, serta proses aktivasi teknis sesuai prosedur," ujar Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat membuat seseorang menjadi sasaran intersepsi tanpa alasan hukum yang sah. Risiko lainnya adalah penyadapan berlangsung melampaui batas waktu tanpa pertanggungjawaban.

Heru menggambarkan bahwa sistem yang sudah tersedia dapat disalahgunakan apabila pemeriksaan kebutuhan dan otorisasi target diabaikan.

"Yang jelas, sistem ada, tinggal masukan nomor saja sudah bisa disadap, nah otorisasi ini tidak dilakukan agar nomor itu perlu disadap atau tidak," ungkap Heru Sutadi.

Meski demikian, aktivasi intersepsi tetap berkaitan dengan konfigurasi teknis, kewenangan pengguna, serta mekanisme yang diterapkan pada infrastruktur terkait.

Heru juga mengungkap pengalaman menangani dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan ketika masih bertugas di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kasus tersebut melibatkan seorang perempuan yang sedang menghadapi proses perceraian.

Menurut pengalamannya, suami perempuan tersebut diduga memanfaatkan sebuah lembaga untuk menjadikan nomor telepon istrinya sebagai sasaran penyadapan demi kepentingan pribadi.

"Saya waktu di BRTI pernah menangani adanya kasus penadapan terhadap seorang Ibu yang akan bercerai, dimana suaminya menggunakan lembaga tertentu dan menjadikan nomor Ibu itu sebagai target penyadapan, itu nggak boleh dan dilarang," tutur Heru Sutadi.

Heru tidak mengungkap waktu kejadian, identitas lembaga yang terlibat, maupun hasil penanganan perkara tersebut.

Dalam aspek pengamanan, Heru menegaskan bahwa LIMS harus memiliki mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap aktivitas penyadapan diperiksa. Memasukkan nomor telepon ke dalam sistem tidak boleh diperlakukan sebagai kegiatan administratif biasa.

"Harus ada dasar hukum, verifikasi, persetujuan berjenjang, dan audit yang dapat diperiksa," tegas Heru Sutadi.

Ia juga menyoroti risiko apabila satu pihak dapat menentukan target, mengaktifkan penyadapan, sekaligus menghilangkan catatan aktivitasnya. Menurut Heru, setiap tindakan intersepsi harus memiliki tujuan hukum yang sah, pembatasan waktu dan sasaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban.

Perlindungan tersebut, menurut Heru, berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jabatan maupun profesi.

"Jangankan Presiden atau tokoh politik, wartawan dan masyarakat biasa pun tidak boleh disadap sembarangan," ujar Heru Sutadi.

Heru meminta penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo tidak hanya menyasar operator yang menjalankan sistem. Aparat perlu menelusuri pihak yang memberikan perintah, mengendalikan proses, dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

Ia menilai pengungkapan pihak yang berada di balik dugaan penyalahgunaan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan perkara.

"Ungkap siapa yang menjadi dalang atau mastermind yang memerintahkan, mengendalikan, dan memanfaatkan hasil penyadapan atau tindakan mata-mata tersebut," tegas Heru Sutadi.

Mekanisme teknis yang diduga digunakan untuk melewati verifikasi dalam kasus Prabowo masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.