MSCI Soroti Integritas Pasar Saham Indonesia

Pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan dari persoalan transparansi saham, penurunan prospek peringkat kredit, dan ketidakpastian kebijakan pemerintah. Pada Jumat (16/10/2026), penyedia indeks global MSCI menilai status Indonesia sebagai pasar berkembang tidak lagi sesuai, di tengah kekhawatiran terhadap integritas perdagangan dan kepercayaan investor, dilansir dari Investasi. MSCI menilai persoalan pasar modal Indonesia telah melampaui masalah teknis yang biasanya menjadi dasar penentuan klasifikasi pasar.

Lembaga tersebut menyoroti ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan pola perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu pembentukan harga secara wajar. MSCI juga memperingatkan bahwa penurunan klasifikasi Indonesia menjadi pasar frontier belum tentu menggambarkan seluruh persoalan yang terjadi. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah menjalankan langkah untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar serta akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada MSCI.

Tekanan terhadap pasar saham sebenarnya telah muncul sejak Januari 2026. Saat itu, MSCI memperingatkan kemungkinan penurunan status Indonesia akibat transparansi kepemilikan yang dinilai lemah dan keterbatasan data mengenai saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas atau free float.

Peringatan tersebut memicu aksi jual yang menghapus sekitar US$ 120 miliar dari nilai pasar saham. Gejolak pasar juga diikuti pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi regulator pada Januari, termasuk pimpinan bursa, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjanjikan reformasi tata kelola dan transparansi. Tekanan juga datang dari lembaga keuangan internasional. Pada akhir Januari, Goldman Sachs menurunkan rekomendasinya terhadap saham Indonesia menjadi underweight dan memperkirakan potensi arus keluar investasi asing mencapai US$ 7,8 miliar jika MSCI menurunkan klasifikasi pasar Indonesia, meskipun skenario itu saat itu dinilai tidak mungkin terjadi.

Di sektor pemeringkatan kredit, Moody's menurunkan prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif, tetapi mempertahankan peringkat pada Baa2. Moody's menilai penurunan prediktabilitas kebijakan dapat melemahkan kredibilitas pemerintah yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Moody's juga mengubah prospek peringkat sejumlah perusahaan Indonesia menjadi negatif, termasuk PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Pada Maret 2026, Fitch Ratings turut menurunkan prospek peringkat kredit pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif karena meningkatnya ketidakpastian dan melemahnya kredibilitas perumusan kebijakan.

Persoalan transparansi berlanjut pada Mei 2026, ketika MSCI mengeluarkan enam perusahaan dari indeks Indonesia setelah sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai kepemilikan dan perdagangan saham. Pada bulan yang sama, FTSE Russell mengumumkan rencana menghapus saham Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dari indeksnya, berlaku mulai 22 Juni 2026. FTSE Russell sebelumnya menunda peninjauan pasar Indonesia karena kesulitan mengukur jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan secara bebas.

MSCI juga menunda peninjauan yang semula dijadwalkan selesai pada Juli, kemudian memperpanjang proses tersebut hingga Juni 2027 dengan kemungkinan penurunan klasifikasi tetap dipertimbangkan. Ketidakpastian pasar bertambah pada Juli 2026 setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri ketika menjalani periode jabatan lima tahun keduanya. Keputusan tersebut mengejutkan pasar dan menambah tekanan terhadap aset keuangan Indonesia, sehingga pemerintah menyerukan ketenangan di pasar.