BPJPH Pastikan Wajib Halal Tetap Berlaku Mulai Oktober 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal tahap berikutnya tetap dimulai pada 18 Oktober 2026, seperti dilansir dari Medcom pada Selasa, 6 Oktober 2026. Pemerintah menegaskan tidak ada tindakan penyisiran atau sweeping bagi pelaku usaha yang belum siap.

Sesuai amanat undang-undang, cakupan Wajib Halal 2026 tidak terbatas pada makanan dan minuman. Aturan ini meluas ke kelompok produk kosmetik, produk kimiawi, rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, bahan baku, bahan tambahan pangan, hingga barang gunaan.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan data konsumen tanpa bersikap represif kepada pengusaha.

"Kalau datanya benar dan kita memahami ketentuannya secara utuh, sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan Indonesia tidak siap. Jadi, kalau ada yang meminta mundur, mari kita lihat datanya. Jangan sampai keputusan dibuat karena salah data dan salah memahami Wajib Halal," kata Haikal Hasan.

Pemerintah menyiapkan skema pendampingan bertahap guna membantu para pemilik usaha yang membutuhkan waktu tambahan dalam memenuhi standar regulasi.

"Kalau ada yang belum siap, sampaikan kepada kami. Tentu kami akan memberikan waktu. Mau satu tahun lagi, dua tahun lagi, silakan. Yang penting kita bantu sampai siap," ujar Haikal Hasan.

Sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk jaminan resmi bagi konsumen yang membutuhkan kepastian status suatu produk. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal tidak akan dikenai sanksi selama tidak membuat klaim halal palsu secara sepihak.

"Bagi yang tidak mau label halal, ya tidak mengapa. Karena halal memang diperuntukkan bagi yang menghendaki jaminan produk halal. Yang penting, jangan memberikan klaim halal tanpa memenuhi ketentuannya," tegas Haikal Hasan.

BPJPH mengimbau para pelaku usaha agar tidak merespons tenggat waktu tersebut secara panik karena pendampingan akan diberikan secara berkelanjutan.

"Tidak ada paksaan, tidak ada sweeping. Prinsipnya sederhana: yang siap, silakan penuhi kewajibannya. Yang belum siap, kita bantu sampai siap. Pemerintah akan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan," katanya.