Pemerintah Mundurkan Kewajiban Sertifikasi Halal hingga Oktober 2028

Pemerintah Indonesia memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha hingga Oktober 2028. Kebijakan yang diumumkan pada 16 Oktober 2026 ini bertujuan menyesuaikan penerapan aturan dengan kesiapan ekosistem halal nasional, setelah pemerintah menerima masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa sejumlah kewajiban yang semula dijadwalkan berlaku mulai 18 Oktober 2026 kini memperoleh tambahan waktu melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dalam sosialisasi kebijakan yang digelar secara daring pada Jumat (16/10), Susiwijono menyampaikan bahwa penyesuaian diperlukan karena penerapan sertifikasi halal mencakup jutaan pelaku usaha dan berbagai sektor industri. Pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan penguatan ekosistem serta kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," ujar Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Perubahan tersebut mencakup beberapa kelompok produk dan layanan. Berdasarkan penjelasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kewajiban sertifikasi halal bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Sementara itu, produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri mulai diwajibkan bersertifikat halal pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Penyesuaian juga berlaku bagi sejumlah produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan hingga 2026. Kelompok tersebut meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan, dengan tenggat yang diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Namun, tidak semua kategori mengalami perubahan jadwal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kewajiban sertifikasi halal untuk obat bebas dan obat bebas terbatas tetap mengikuti tenggat 17 Oktober 2029, sedangkan obat keras yang dikecualikan psikotropika memiliki tenggat 17 Oktober 2034.

Susiwijono menegaskan bahwa penyesuaian jadwal tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah juga akan menyesuaikan aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 dan mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

"Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem," ujar Susiwijono.

Di sisi pengawasan perdagangan, Kementerian Perdagangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Perdagangan. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menjelaskan bahwa perjanjian tersebut menjadi landasan bagi program bersama yang terukur dan berkelanjutan sesuai tugas masing-masing instansi.

"Melalui sinergi ini, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang makin tertib, pelaku usaha yang makin patuh terhadap ketentuan, serta konsumen yang makin terlindungi dan memperoleh kepastian informasi mengenai produk yang diperdagangkan," ujar Moga Simatupang, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama BPJPH dan Kementerian Perdagangan yang ditandatangani pada 12 Mei 2026. Ruang lingkupnya meliputi pertukaran data dan informasi, pembinaan pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal di pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi penanganan dan penarikan barang dari peredaran.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa penguatan pembinaan dan pengawasan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan jaminan produk halal berjalan lebih efektif.

"Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan produk halal, sehingga pelaksanaan jaminan produk halal semakin efektif, masyarakat terlindungi, dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya," ujar Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penyesuaian masa penahapan diharapkan tetap menjaga perlindungan konsumen, memberi kepastian bagi pelaku usaha, mendukung kelancaran perdagangan, dan memperkuat daya saing industri halal Indonesia.