Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 30 November 2026

Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang berlangsung hingga 30 November 2026. Di Riau, kebijakan berlaku mulai 15 Oktober, sedangkan di Tulungagung, Jawa Timur, sebanyak 7.228 wajib pajak telah memanfaatkan program tahap II selama 1–15 Oktober 2026.

Program di Riau mencakup penghapusan denda administratif, keringanan pokok tunggakan bagi kendaraan yang menunggak sedikitnya dua tahun, serta potongan pajak untuk angkutan barang. Sementara itu, program di Tulungagung memberikan pembebasan denda dan sejumlah keringanan pokok pajak sesuai kategori kendaraan dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan bahwa periode program di wilayahnya berlangsung selama sekitar satu setengah bulan.

"Program ini diberlakukan mulai 15 Oktober hingga 30 November. Atau hanya 1,5 bulan saja," ujar Ninno Wastikasari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Untuk kendaraan dengan tunggakan selama dua tahun atau lebih, pembayaran pokok pajak dibatasi pada pajak terutang tahun terakhir dan pokok pajak tahun berjalan. Pemerintah daerah juga memberikan potongan 40 persen atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor khusus angkutan barang.

"Pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak terutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan," ujar Ninno Wastikasari.

Insentif bagi kendaraan niaga menjadi bagian lain dari kebijakan tersebut, dengan pengurangan yang secara khusus ditujukan kepada kendaraan pengangkut barang.

"Program pengurangan 40 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor ini khusus untuk angkutan barang," tutur Ninno Wastikasari.

Anggota DPRD Provinsi Riau, Abdullah, berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menambah pendapatan pemerintah daerah. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau itu meminta masyarakat memanfaatkan layanan Samsat selama periode pemutihan.

"Harapan saya di tahun ini tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau itu jauh signifikan menurun. Sehingga menjadi pendapatan bagi daerah, baik bagi provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Abdullah, anggota DPRD Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga menekankan bahwa program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan beban lebih ringan.

"Mari manfaatkan program ini, program ini dibuat agar masyarakat tetap bisa melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Gunakan kemudahan layanan Samsat yang sudah disediakan," ujar SF Hariyanto, Pelaksana Tugas Gubernur Riau.

Di Tulungagung, petugas Pengelolaan Data Pelayanan Perpajakan Kantor Bersama Samsat Tulungagung, Bambang Haryanto, mencatat 7.228 wajib pajak telah menggunakan program tahap II pada 1–15 Oktober 2026. Angka tersebut mendekati separuh dari jumlah peserta program tahap I yang berlangsung pada 1–31 Agustus 2026, dengan total 15.167 wajib pajak.

"Secara kuantitas, jumlah ini sudah mendekati separuh dari capaian pelaksanaan program pemutihan tahap I yang berlangsung pada 1-31 Agustus 2026, yang tercatat sudah dimanfaatkan oleh 15.167 wajib pajak," ujar Bambang Haryanto, petugas Pengelolaan Data Pelayanan Perpajakan Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

Data Samsat Tulungagung hingga September 2026 menunjukkan terdapat 58.221 kendaraan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor dari total 558.178 kendaraan terdaftar. Sebanyak 199 kendaraan yang menunggak merupakan kendaraan dinas pemerintah berpelat merah.

Program tahap II di Tulungagung mencakup pembebasan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sesuai ketentuan. Kendaraan roda dua milik keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional memperoleh pembebasan denda dan pokok tunggakan pajak tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya, dengan batas maksimal Rp500 ribu dari pokok pajak. Ketentuan khusus juga berlaku untuk kendaraan roda tiga dan kendaraan roda dua yang digunakan untuk operasional ojek daring.

Bambang menyatakan Samsat Tulungagung tidak menetapkan target jumlah peserta, tetapi memperluas sosialisasi agar masyarakat mengetahui keringanan yang tersedia.

"Tidak ada target khusus program pemutihan ini. Kami melakukan sosialisasi seluas-luasnya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat," ujar Bambang Haryanto.

Untuk mempermudah pembayaran pajak tahunan, Samsat Tulungagung menyediakan layanan di payment point Bank Jatim di Kecamatan Ngunut serta titik pelayanan di Kauman, Campurdarat, dan Bandung. Samsat Keliling beroperasi di Kalidawir dan Ngunut, sedangkan pelayanan juga tersedia di Pasar Senggol Desa Bangoan setiap Minggu pagi dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung setiap Jumat.

Layanan Samsat Malam turut tersedia di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur di Tulungagung. Pembayaran pajak lima tahunan tetap harus dilakukan di Samsat Induk karena memerlukan proses registrasi kendaraan.

Bambang juga menyampaikan bahwa tidak terdapat kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua di Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang dijelaskannya. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan pertama tidak termasuk dalam pembebasan yang dimaksud, sementara program pemutihan tahap II dijadwalkan berakhir pada 30 November 2026.