Tiga Provinsi Beri Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026

Tiga pemerintah provinsi memberlakukan dan memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai Oktober 2026 guna meringankan beban pemilik kendaraan dalam mengurus perpanjangan STNK, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan penghapusan denda keterlambatan PKB melalui Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/442/2026 yang berlaku pada 1–31 Oktober 2026.

"Ada tiga kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Pertama, penghapusan 100 persen denda keterlambatan pokok PKB dan opsen pajak daerah," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Datu Iqro Ramadhan.

Kebijakan tersebut juga mencakup penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya, serta diskon mutasi kendaraan.

"Kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk menjadi kendaraan berpelat KU mendapatkan diskon 50 persen pembayaran pokok PKB. Program pindah pelat ke KU ini berlaku mulai 1 Oktober-31 Desember 2026," katanya.

Langkah serupa dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang membebaskan denda pajak serta memberikan insentif khusus bagi wajib pajak selama satu bulan penuh pada Oktober 2026.

"Wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu akan mendapatkan diskon sebesar 5 persen dari pokok PKB sebelum jatuh tempo," kata Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan.

Wajib pajak di Sumatera Selatan yang menunggak hanya perlu membayar pajak satu tahun tunggakan dan satu tahun berjalan. Kendaraan non-BG yang melakukan mutasi masuk juga memperoleh diskon PKB 50 persen serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperpanjang masa berlaku pemutihan pajak yang semula berakhir 30 September 2026 menjadi hingga 31 Oktober 2026.

Kepala Bapenda Kepri Abdullah menjelaskan bahwa kebijakan ini membebaskan sanksi administrasi PKB 100 persen, mengurangi pokok tunggakan PKB sebesar 50 persen di luar tahun berjalan, membebaskan BBNKB kendaraan bekas, dan menghapuskan denda SWDKLLJ.

Selain itu, Pemprov Kepri menyediakan potongan pokok PKB sebesar lima persen untuk pembayaran online lewat aplikasi SIGNAL atau e-Samsat, serta potongan tiga persen untuk pembayaran langsung di loket Samsat.