Pemutihan Pajak Kendaraan Berlanjut di Sejumlah Provinsi hingga Akhir 2026

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih terus diberlakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Sejumlah provinsi bahkan memilih untuk memperpanjang durasi pelaksanaan kebijakan ini untuk memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan. Setiap daerah menetapkan skema pendaftaran dan bentuk intensif yang beragam.

Sebagian wilayah membebaskan sanksi administratif atau denda keterlambatan, sementara daerah lain memberikan pengampunan pada pokok tunggakan tahun-tahun sebelumnya, seperti dilaporkan oleh Detik Oto. Melalui skema tersebut, pemilik kendaraan hanya diwajibkan menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun berjalan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan mereka.

Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan memperpanjang masa berlaku pemutihan pajak dari yang semula berakhir pada 31 Agustus 2026 menjadi hingga 31 Oktober 2026. Skema ini mencakup pembebasan tunggakan dan denda bagi unit kendaraan berusia di atas 20 tahun.

Untuk unit dengan usia maksimal 20 tahun, wajib pajak cukup membayar PKB tahun berjalan ditambah setengah dari pokok tunggakan tahun pertama. Pemprov Lampung juga menyediakan pemotongan biaya PKB sebesar 5 hingga 15 persen bagi warga yang disiplin membayar pajak, beserta diskon bea balik nama. Di Jawa Tengah, program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif dilaksanakan mulai 21 September 2026 sampai 28 Desember 2026. Fasilitas yang ditawarkan berupa penghapusan sanksi denda PKB serta penghentian tarif pajak progresif bagi kepemilikan unit kendaraan kedua dan seterusnya.

Papua Barat, Bali, dan Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Papua Barat menjalankan lima jenis insentif pajak sejak 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Fasilitas tersebut mencakup penghapusan pokok PKB untuk masa tunggakan tahun keenam ke atas, pengurangan pokok tunggakan hingga tahun kelima sebesar 10 persen, serta pembebasan denda administratif.

Sementara itu, Pemprov Bali memberikan potongan pokok PKB sebesar 8 persen bagi kendaraan dengan kapasitas mesin hingga 200 cc, dan 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc. Kebijakan diskon pajak kendaraan di wilayah Bali ini sudah berlangsung sejak awal Januari dan dijadwalkan berakhir pada akhir tahun 2026.

Jawa Timur kembali menghadirkan program pemutihan tahap kedua selama dua bulan. Kebijakan ini mencakup pembebasan sanksi administrasi PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), penghapusan pajak progresif, hingga pembebasan tunggakan khusus bagi pekerja buruh, ojek online, serta penerima bantuan sosial.

Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan NTB

Layanan pemutihan di Bangka Belitung berlangsung sepanjang 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 di kantor Samsat maupun Samsat Keliling. Program ini mencakup pembebasan denda PKB, denda SWDKLLJ, serta pembebasan BBNKB II.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan periode pemutihan pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak hanya perlu membayar kewajiban selama dua tahun, yaitu satu tahun tunggakan dan satu tahun berjalan tanpa perlu membayar denda.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memfasilitasi potongan pajak sebesar 50 persen khusus bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke wilayah NTB. Kebijakan berdasarkan Pergub NTB Nomor 6 Tahun 2026 ini akan terus dibuka hingga 19 Desember 2026.