Pemprov Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan di Sejumlah Daerah

Pemilik kendaraan bermotor di sejumlah provinsi masih dapat memanfaatkan program pemutihan pajak selama Oktober 2026. Dilansir dari Detik Oto, fasilitas yang ditawarkan mencakup penghapusan denda keterlambatan, potongan pokok pajak, pembebasan pajak progresif, hingga keringanan biaya balik nama kendaraan.

Setiap daerah menetapkan ketentuan, besaran insentif, dan batas waktu berbeda. Karena itu, pemilik kendaraan perlu memperhatikan aturan yang berlaku di wilayah masing-masing sebelum mengurus pembayaran pajak atau perpanjangan STNK.

Banten

Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan sejumlah insentif pajak kendaraan sejak 18 Agustus 2026. Salah satunya berupa pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen yang berlaku hingga 31 Oktober 2026.

Bagi kendaraan yang dimutasi dari luar Banten, tersedia pengurangan pokok PKB sebesar 20 persen untuk kendaraan pribadi dan 40 persen untuk kendaraan atas nama perusahaan. Program mutasi tersebut berlangsung sampai 23 Desember 2026.

Pemprov Banten juga menghapus denda PKB serta denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya. Pembebasan denda ini berlaku hingga 31 Oktober 2026 dan ditujukan untuk membantu pemilik kendaraan menyelesaikan tunggakan.

Jawa Tengah

Program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif berlangsung pada 21 September hingga 28 Desember 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pembebasan denda PKB serta pajak progresif atas kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, pemilik beberapa kendaraan bermotor dapat memperoleh pembebasan pajak progresif selama periode program. Keringanan tersebut juga mencakup penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB.

Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan melalui program tahap kedua pada 1 Oktober hingga 30 November 2026. Insentifnya mencakup pembebasan sanksi administratif PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak progresif.

Pengurangan pokok PKB sebesar 20 persen diberikan kepada buruh yang memiliki sepeda motor roda dua dengan tunggakan tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Sementara itu, tunggakan pokok pajak untuk periode yang sama dibebaskan bagi sepeda motor roda dua milik wajib pajak yang terdaftar dalam P3KE atau DTSEN.

Keringanan lain berlaku untuk kendaraan roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi transportasi daring. Pembebasan tunggakan pokok PKB juga mencakup kendaraan bermotor roda tiga.

Pemutihan pajak kendaraan di Sumatra dan Kepulauan

Lampung

Pemutihan pajak kendaraan di Lampung diperpanjang sampai 31 Oktober 2026. Pemilik kendaraan yang menunggak selama satu tahun atau lebih dan memiliki kendaraan berusia lebih dari 20 tahun cukup membayar PKB tahun berjalan, sedangkan tunggakan dan dendanya dihapuskan.

Untuk kendaraan berusia hingga 20 tahun dengan tunggakan satu tahun atau lebih, pembayaran mencakup PKB tahun berjalan ditambah 50 persen pokok tunggakan tahun pertama. Sisa tunggakan dan denda dihapuskan.

Lampung juga menawarkan diskon pajak kendaraan sebesar 5-15 persen bagi wajib pajak yang taat. Potongan biaya mutasi atau balik nama dalam daerah mencapai 25 persen untuk kendaraan roda empat dan 50 persen untuk roda dua. Kendaraan yang dimutasi masuk ke Lampung memperoleh diskon PKB tahun pertama dan kedua sebesar 50 persen.

Sumatera Selatan

Program pemutihan di Sumatera Selatan berlangsung pada 1-31 Oktober 2026. Kendaraan yang memiliki tunggakan PKB cukup membayar dua tahun pajak, yakni satu tahun tunggakan dan satu tahun berjalan, tanpa dikenai denda.

Wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo mendapatkan diskon 5 persen dari pokok PKB. Kendaraan non-BG yang dimutasi masuk ke Sumatera Selatan memperoleh potongan PKB sebesar 50 persen dan pembebasan BBNKB ke-II atau gratis. Denda SWDKLLJ untuk tahun sebelumnya juga dihapuskan.

Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan pembebasan denda PKB, denda SWDKLLJ, dan BBNKB II. Program ini berlangsung pada 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 dan dapat dimanfaatkan melalui kantor Samsat terdekat atau layanan Samsat Keliling di wilayah masing-masing.

Riau

Pemprov Riau menjalankan pemutihan pajak kendaraan periode kedua pada 15 Oktober hingga 30 November 2026. Program ini mencakup penghapusan denda PKB dan pokok tunggakan, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak tahun berjalan serta satu tahun pokok pajak yang tertunggak.

Selain untuk masyarakat umum, tersedia insentif bagi kendaraan angkutan barang milik badan usaha berbadan hukum berupa diskon pokok PKB sebesar 40 persen. Program khusus tersebut berakhir pada 31 Desember 2026, sedangkan surat permohonan wajib diserahkan ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026.

Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperpanjang program pemutihan hingga 31 Oktober 2026 dari jadwal awal yang berakhir pada 30 September 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Abdullah menyebut perpanjangan dilakukan bersama Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Kepri setelah melihat tingginya minat masyarakat.

Insentif yang diberikan meliputi penghapusan 100 persen sanksi administrasi PKB dan pengurangan pokok tunggakan sebesar 50 persen, tidak termasuk tahun berjalan. Pemilik kendaraan bekas juga memperoleh pembebasan bea balik nama, sedangkan denda SWDKLLJ untuk tahun sebelumnya dihapuskan.

Pembayaran melalui aplikasi SIGNAL atau e-Samsat mendapatkan diskon pokok PKB sebesar 5 persen. Sementara itu, pembayaran langsung di loket Samsat memperoleh potongan pokok PKB sebesar 3 persen.

Program pemutihan di Bali dan Nusa Tenggara

Bali

Pemprov Bali memberlakukan program berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Program yang berlangsung pada 9 September hingga 11 November 2026 tersebut memberikan pembebasan pokok PKB untuk tahun ketiga dan seterusnya. Denda PKB, opsen PKB, dan SWDKLLJ untuk tahun sebelumnya juga dibebaskan.

Nusa Tenggara Barat

Program pemutihan kendaraan di NTB mengacu pada Pergub NTB No. 6 Tahun 2026. Sebagian fasilitas telah berakhir pada 30 September 2026, tetapi diskon pajak sebesar 50 persen untuk kendaraan luar daerah yang dimutasi ke NTB masih berlaku hingga 19 Desember 2026.

Pemutihan pajak kendaraan di Sulawesi dan Kalimantan

Sulawesi Selatan

Pemprov Sulawesi Selatan menyelenggarakan pemutihan pajak kendaraan pada 1-31 Oktober 2026. Fasilitasnya mencakup diskon 50 persen pokok PKB untuk tahun jatuh tempo 2025 dan sebelumnya, pembebasan denda PKB sebesar 100 persen, serta penghapusan denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.

Kalimantan Timur

Program di Kalimantan Timur berlangsung pada 21 September hingga 22 November 2026. Pemprov Kaltim menghapus denda administratif PKB dan denda SWDKLLJ untuk tunggakan tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya.

Wajib pajak cukup melunasi pokok PKB tanpa tambahan denda administratif. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Kalimantan Barat

Pemutihan pajak di Kalimantan Barat diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 15 Tahun 2026 dan berlaku hingga 31 Oktober 2026. Program ini mencakup penghapusan denda PKB dan opsen PKB, pembebasan tarif progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya, serta pembebasan BBNKB kedua.

Kendaraan dari luar Kalimantan Barat yang dimutasi masuk memperoleh diskon pokok PKB sebesar 50 persen. Untuk tunggakan lebih dari satu tahun, tersedia potongan pokok PKB sebesar 30 persen.

Wajib pajak yang membayar lebih awal juga mendapatkan diskon. Pembayaran tiga bulan sebelum jatuh tempo memperoleh potongan 5 persen, dua bulan sebelumnya mendapat 4 persen, sedangkan pembayaran satu bulan sebelum hingga saat jatuh tempo mendapat diskon 3 persen.

Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghapus denda keterlambatan PKB pada 1-31 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/442/2026. Kepala Bapenda Kaltara Datu Iqro Ramadhan menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk kemudahan yang diberikan kepada masyarakat.

Fasilitas tersebut meliputi penghapusan 100 persen denda keterlambatan PKB dan opsen pajak daerah, serta penghapusan denda SWDKLLJ untuk tunggakan tahun sebelumnya maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program Pindah Pelat ke KU memberikan diskon pokok PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan berpelat luar daerah yang dimutasi menjadi pelat Kalimantan Utara. Program mutasi ini berlaku pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Pemutihan pajak kendaraan di Papua Barat

Pemprov Papua Barat menjalankan program pemutihan sejak 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Salah satu fasilitasnya adalah penghapusan pokok PKB beserta sanksi denda administratif untuk tunggakan pada tahun keenam dan seterusnya.

Untuk tunggakan tahun berjalan hingga tahun kelima, diberikan pengurangan pokok PKB sebesar 10 persen. Wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan pada tahun sebelumnya mendapatkan insentif pajak sebesar 12 persen.

Pembayaran BBNKB memperoleh pengurangan pokok sebesar 10 persen. Selain itu, denda administratif PKB untuk tunggakan tahun pertama hingga tahun kelima dihapuskan, sedangkan denda PKB tahun berjalan tetap dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan.