DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026

Pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta mendapatkan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi pajak hingga 31 Desember 2026. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menghapus denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tetapi pokok pajak tetap harus dibayarkan. Informasi mengenai program tersebut dilansir dari Detik Oto.

Kebijakan pemutihan berlaku otomatis sehingga masyarakat tidak perlu mengurus permohonan khusus untuk memperoleh pembebasan denda. Meski demikian, pemilik kendaraan perlu memahami perbedaan antara pajak pokok dan sanksi administrasi. Penghapusan hanya berlaku untuk denda, sedangkan kewajiban membayar pokok pajak tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Program yang berlangsung sampai 31 Desember 2026 ini memberikan pembebasan sanksi administrasi atas PKB dan BBNKB. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran tidak lagi menimbulkan kewajiban melunasi denda selama memenuhi ketentuan program tersebut.

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta melalui akun Instagram humaspajakjakarta menjelaskan bahwa pembebasan diberikan langsung melalui sistem pembayaran. "Pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan. Jadi, Sobat cukup melunasi pokok pajak terutang," demikian informasi yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Artinya, masyarakat tidak perlu membawa persyaratan tambahan khusus untuk mendapatkan penghapusan denda. Ketika pembayaran dilakukan, sistem akan menerapkan kebijakan pembebasan sanksi administrasi secara otomatis. Pembayaran dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Samsat Jakarta. Alternatif lainnya adalah menggunakan aplikasi Signal apabila pemilik kendaraan ingin menyelesaikan kewajiban pajak tanpa datang langsung ke kantor pelayanan.

Perpanjangan STNK Lima Tahunan Tetap Harus ke Samsat

Walaupun pembayaran pajak tahunan dapat dilakukan melalui aplikasi Signal, prosedur perpanjangan STNK lima tahunan memiliki ketentuan berbeda. Pemilik kendaraan tetap diwajibkan mendatangi Samsat karena kendaraan harus menjalani pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian awal dari proses penerbitan STNK lima tahunan. Petugas akan mencocokkan identitas kendaraan melalui nomor rangka dan nomor mesin.

Prosesnya dilakukan dengan menggesek nomor rangka serta nomor mesin kendaraan untuk memastikan kesesuaian identitas fisik kendaraan dengan data administrasi.

Biaya Cek Fisik Kendaraan di Samsat Gratis

Satu hal penting yang perlu diketahui pemilik kendaraan adalah pemeriksaan fisik untuk perpanjangan STNK lima tahunan tidak dikenakan biaya. Dengan kata lain, masyarakat tidak diwajibkan membayar tarif untuk proses pemeriksaan tersebut. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam aturan tersebut, tidak tercantum ketentuan mengenai tarif pemeriksaan fisik kendaraan. Informasi dari situs Indonesiabaik juga menegaskan bahwa pelayanan cek fisik kendaraan tidak dipungut biaya. Karena itu, apabila terdapat permintaan pembayaran khusus untuk pemeriksaan tersebut, masyarakat perlu mewaspadainya sebagai dugaan pungutan liar.

Namun, pemeriksaan fisik yang gratis tidak berarti seluruh rangkaian perpanjangan STNK lima tahunan bebas biaya. Ada sejumlah komponen administrasi dan kewajiban kendaraan yang tetap harus dibayarkan pemiliknya.

Rincian Biaya Perpanjangan STNK Lima Tahunan

Pengeluaran untuk memperpanjang STNK lima tahunan mencakup pembayaran pajak kendaraan bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan STNK, serta penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor.

Besaran penerbitan dokumen berbeda berdasarkan kelompok kendaraan. Kendaraan roda 2 atau 3 memiliki tarif administrasi yang lebih rendah dibandingkan kendaraan roda empat atau lebih.

• Sepeda motor dan kendaraan roda 2 atau 3: penerbitan STNK sebesar Rp 100.000.
• Sepeda motor dan kendaraan roda 2 atau 3: penerbitan TNKB sebesar Rp 60.000.
• Kendaraan roda empat atau lebih: penerbitan STNK sebesar Rp 200 ribu.
• Kendaraan roda empat atau lebih: penerbitan TNKB sebesar Rp 100 ribu.

Selain tarif penerbitan dokumen tersebut, pemilik kendaraan masih harus memperhitungkan PKB dan SWDKLLJ. Kedua komponen ini merupakan bagian dari kewajiban pembayaran dalam proses perpanjangan STNK.

Besaran PKB dan SWDKLLJ yang Harus Dibayar

Nilai Pajak Kendaraan Bermotor tidak seragam untuk setiap kendaraan. Besarannya bergantung pada kendaraan masing-masing sehingga pemilik dapat melihat informasi atau memperkirakan kewajiban PKB melalui lembar STNK.

Sementara itu, SWDKLLJ memiliki ketentuan nominal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008. Besaran sumbangan wajib tersebut dibedakan berdasarkan jenis kendaraan yang dimiliki.

• Sepeda motor: Rp 35.000.
• Kendaraan roda empat bukan angkutan umum, seperti sedan, pick up atau jip: Rp 143.000.

Dengan demikian, pemutihan pajak kendaraan DKI Jakarta hingga 31 Desember 2026 memberikan keringanan pada komponen denda, bukan menghapus seluruh kewajiban pembayaran. Pemilik kendaraan tetap perlu menyiapkan dana untuk pokok PKB, SWDKLLJ, serta penerbitan STNK dan TNKB apabila melakukan perpanjangan lima tahunan.