Pemerintah Turunkan Biaya Haji 2027 Rp3,38 Juta

Pemerintah bersama Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya ibadah haji 1448 H/2027 M turun Rp3,38 juta. Kebijakan ini mencakup rata-rata BPIH Rp98.466.351 per jemaah dan disusun untuk menekan beban jemaah tanpa mengurangi kualitas layanan.

Dilansir dari Medcom, Kementerian Haji dan Umrah RI menetapkan 55,50 persen BPIH atau Rp54.648.825 ditanggung jemaah melalui Bipih. Sementara 44,50 persen atau Rp43.817.526 berasal dari Nilai Manfaat.

Menurut Kementerian Haji dan Umrah RI, pemerintah memberikan subsidi Rp3,2 juta per jemaah dalam skema pelunasan. Perhitungan tersebut memperhitungkan setoran awal Rp25 juta dan perolehan Virtual Account sekitar Rp3,4 juta.

Dengan skema itu, rata-rata sisa biaya yang perlu dilunasi jemaah menjadi Rp23.048.825. Angka tersebut turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan beban jemaah pada tahun sebelumnya.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengatakan struktur pembiayaan 2027 mempertimbangkan keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan haji. Perhitungannya menggunakan asumsi nilai tukar USD 1 = Rp17.500 dan SAR 1 = Rp4.666,67.

"Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Menurut Mochamad Irfan Yusuf, pemerintah juga mencari ruang efisiensi agar dana haji memberikan manfaat maksimal bagi jemaah. Efisiensi mencakup rangkaian penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami," tegas Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Menurut Kementerian Haji dan Umrah RI, biaya penyelenggaraan 2027 mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan, dokumen perjalanan, dan pembinaan jemaah di Indonesia serta Arab Saudi.

Pemerintah juga mengantisipasi kenaikan biaya operasional akibat perubahan harga avtur. Jika terjadi kekurangan anggaran akibat kenaikan tersebut, biaya tambahan diusulkan menjadi tanggung jawab pemerintah agar tidak menambah beban jemaah.

Besaran Bipih tetap berbeda menurut embarkasi karena dipengaruhi biaya penerbangan dan layanan di Arab Saudi. Jemaah diminta memantau informasi resmi Kementerian Haji dan Umrah RI mengenai jadwal dan mekanisme pelunasan.