Pemerintah Turunkan Beban Biaya Haji 2027

Pemerintah bersama Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya ibadah haji 1448 H/2027 M dengan beban jemaah lebih rendah. Kebijakan ini diumumkan di Jakarta pada Kamis (8/10) untuk menjaga keterjangkauan dan kualitas layanan haji.

Dilansir dari Medcom, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 per jemaah.

Dari jumlah tersebut, 55,50 persen atau Rp54.648.825 menjadi tanggungan jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Sementara 44,50 persen atau Rp43.817.526 berasal dari Nilai Manfaat (NM), menurut Kemenhaj RI.

Pemerintah juga memberikan subsidi Rp3,2 juta per jemaah. Dengan setoran awal Rp25 juta dan perolehan Virtual Account (VA) sekitar Rp3,4 juta, rata-rata sisa biaya yang harus dilunasi menjadi Rp23.048.825.

Angka pelunasan tersebut turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan beban jemaah pada tahun sebelumnya. Pemerintah menyebut komposisi pembiayaan itu disusun untuk menyeimbangkan kemampuan jemaah, kualitas layanan, dan keberlanjutan keuangan haji.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengatakan struktur pembiayaan 2027 mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan haji.

"Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Perhitungan tersebut menggunakan asumsi nilai tukar USD 1 = Rp17.500 dan SAR 1 = Rp4.666,67. Pemerintah juga menyatakan efisiensi akan terus dicari agar dana haji memberikan manfaat maksimal bagi jemaah.

Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pengelolaan dana haji akan diarahkan pada pelayanan jemaah, termasuk kenyamanan, akomodasi, konsumsi, dan pembinaan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami," tegas Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Biaya haji 2027 mencakup kebutuhan di Indonesia dan Arab Saudi, antara lain akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan, dokumen perjalanan, serta pembinaan jemaah, menurut Kemenhaj.

Pemerintah mengantisipasi kenaikan biaya operasional akibat perubahan harga avtur. Jika muncul kekurangan anggaran karena kenaikan tersebut, pemerintah mengusulkan biaya tambahan menjadi tanggung jawab pemerintah agar tidak menambah beban jemaah.

Besaran Bipih tetap berbeda menurut embarkasi karena dipengaruhi biaya penerbangan dan layanan di Arab Saudi. Jadwal dan mekanisme pelunasan akan mengikuti informasi resmi Kemenhaj.