Pelunasan Biaya Haji 2027 Turun Jadi Rp 23 Juta

Kementerian Haji dan Umrah menetapkan rata-rata pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2027 sebesar Rp 23.048.825 per jemaah, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Rabu (7/10/2026) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Besaran tersebut disepakati bersama DPR melalui Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1448 Hijriah. Angka ini turun sebesar Rp 3.384.981,58 dibandingkan rata-rata pelunasan tahun 2026 yang mencapai Rp 26.433.806,58 per jemaah.

Rata-rata total BPIH 2027 ditetapkan sebesar Rp 98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, porsi Bipih yang ditanggung langsung oleh jemaah mencapai 55,5 persen atau Rp 54.648.825, sedangkan 44,5 persen sisanya atau Rp 43.817.526,35 dibiayai dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Kewajiban pelunasan jemaah diperoleh setelah Bipih dikurangi setoran awal Rp 25 juta, saldo nilai manfaat pada akun virtual rata-rata Rp 3,4 juta, serta subsidi pemerintah Rp 3,2 juta. Perhitungan BPIH 2027 mengasumsikan kurs US$1 sebesar Rp 17.500 dan SAR1 sebesar Rp 4.666,67.

Selain pembiayaan di dalam negeri dan Arab Saudi, BPIH mencakup biaya penerbangan yang disesuaikan dengan embarkasi keberangkatan. Pemerintah mengusulkan untuk menanggung potensi kekurangan dana akibat kenaikan harga avtur guna memastikan operasional ibadah haji berjalan lancar.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa penetapan struktur pembiayaan telah mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlangsungan keuangan haji.

"Pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus berupaya merumuskan skema pembiayaan yang proporsional dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat," ujar Irfan, Menteri Haji dan Umrah.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mengawal efisiensi lini pelayanan di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami," tegas Irfan, Menteri Haji dan Umrah.