Pemerintah Terapkan Wajib Halal dengan Pertimbangkan Kesiapan Usaha

Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan wajib sertifikasi halal pada 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. Kebijakan ini bertujuan melindungi konsumen, menjaga mutu produk, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dradjad menyampaikan hal tersebut pada Rabu (14/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Dradjad menjelaskan bahwa pemerintah akan mengidentifikasi pelaku usaha yang sudah mampu memenuhi ketentuan wajib halal. Pendekatan tersebut dilakukan agar penerapan kebijakan berjalan sesuai peraturan tanpa mengabaikan kondisi dan kemampuan industri.

Dradjad menegaskan bahwa regulasi terkait tetap dijalankan, sementara pelaksanaan di lapangan akan menyesuaikan tingkat kesiapan usaha.

"Insyaallah tiga hari lagi implementasi jaminan produk halal mulai kita berlakukan. Kebijakan ini melindungi konsumen, menjamin mutu produk, dan memperkuat daya saing industri nasional," ujar Dradjad.

Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memetakan pelaku usaha yang telah siap agar pelaksanaan kewajiban sertifikasi dapat dilakukan secara bertahap.

"Jadi itu tadi ya, sertifikasi halal akan tetap kita jalankan, PP-nya (Peraturan Pemerintah) tetap kita jalankan. Tentu dengan memperhatikan kesiapan dari para pelaku usaha dan kita akan sisir siapa saja yang siap, yang kemudian bisa kita jalankan," ujar Dradjad.

Menurut Dradjad, penerapan wajib halal juga diarahkan untuk mendorong perbaikan industri secara berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan setiap tahap pelaksanaan membawa kemajuan tanpa mengabaikan kesiapan pelaku usaha.

"Poinnya itu tadi, ikannya diambil tanpa keruh airnya, yang penting ada satu step ke depan, satu step ke depan selalu menuju ke arah perbaikan," ujar Dradjad.

Dari sisi industri, sertifikasi halal diharapkan menjadi penyaring mutu bagi produk impor. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen, menjaga pasar domestik, serta mendorong peningkatan kualitas produk nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan kementerian serta lembaga terkait. Koordinasi tersebut mencakup persiapan regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Di tingkat internasional, Dradjad menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 123 mutual recognition arrangement (MRA) halal dengan lembaga halal luar negeri hingga 14 Oktober 2026. Kerja sama tersebut mencakup 43 negara, termasuk China dan Australia.

Dradjad menjelaskan bahwa pengakuan sertifikasi halal Indonesia menjangkau negara dengan latar belakang penduduk yang beragam, bukan hanya negara mayoritas Muslim.

"Jadi kerja sama MRA halal ini bukan hanya dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, tapi penduduknya di seluruh negara," ujar Dradjad.

Menurut Dradjad, sertifikasi halal semakin relevan dalam kaitannya dengan perhatian masyarakat terhadap produk sehat dan berkualitas. Manfaat kebijakan ini dinilai dapat menjangkau konsumen secara luas, termasuk di luar kalangan Muslim.

"Kemenko Perekonomian memastikan wajib halal 2026 akan berjalan baik dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha dan dimana BPJPH sebagai penanggung jawab utama," ujar Dradjad.