Kemenperin Siapkan Pendampingan Sertifikasi Halal Industri

Kewajiban sertifikasi halal yang berlaku pada 18 Oktober 2026 mendorong pemerintah menyiapkan pendampingan bagi pelaku industri. Informasi ini dilansir dari Nasional yang memuat langkah Kemenperin membantu kesiapan usaha.

Kementerian Perindustrian menyediakan dukungan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus memperkuat mutu dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut penguatan struktur industri nasional perlu berjalan bersama peningkatan daya saing produk. Kemenperin juga membangun ekosistem pendukung agar industri memenuhi standar yang berlaku.

Dalam keterangan pers Selasa (13/10/2026), Sarmuji mengatakan, "Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional".

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal pada 2026 dapat menjadi peluang bagi industri meningkatkan nilai tambah produk.

Menurut Emmy, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Proses tersebut juga berpotensi memperkuat daya saing serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Untuk mendukung persiapan pelaku usaha, Kemenperin mengoptimalkan unit pelaksana teknis (UPT) di berbagai daerah. UPT menyediakan bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan proses sertifikasi halal.

Pemeriksaan halal dilakukan melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Salah satu fasilitas pendukung berasal dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI). Unit tersebut telah terakreditasi sebagai LPH dengan status Pratama dari BPJPH.

Melalui kapasitas itu, BBSPJPPI membantu industri kecil dan menengah (IKM), terutama sektor makanan dan minuman di wilayah Jawa Tengah, dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

BBSPJPPI menargetkan peningkatan status menjadi LPH Utama pada 2027. Target tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan layanan bagi lebih banyak pelaku industri nasional maupun internasional.

Layanan pendukung dan tahapan membuat sertifikat halal

Selain pemeriksaan halal, BBSPJPPI menyediakan layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, serta sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 dan ISO 14001.

Layanan lain yang tersedia meliputi sertifikasi industri hijau, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), verifikasi impor bahan berbahaya, konsultasi teknis industri, audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), dan Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

Sofyari Rahman selaku Kepala BBSPJPPI menegaskan pihaknya terus memperluas sosialisasi dan pendampingan menjelang penerapan kewajiban halal.

Pendampingan tersebut bertujuan membantu pelaku usaha menyelesaikan sertifikasi sekaligus memahami sistem penjaminan mutu agar kualitas dan daya saing produk meningkat.

Berdasarkan ketentuan BPJPH, kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Aturan tersebut mencakup makanan dan minuman serta kategori lain seperti kosmetik, produk kimiawi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan barang gunaan tertentu.

Pelaku usaha perlu menyesuaikan kategori produk dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dukungan UPT Kemenperin menjadi salah satu cara industri mempersiapkan sertifikasi halal.

Proses pembuatan sertifikat halal diawali dengan menyiapkan dokumen dan data usaha. Dokumen tersebut mencakup NIB, NPWP, identitas pemilik, daftar produk, bahan baku, pemasok, proses produksi, dan dokumen sistem jaminan halal (SJH).

Pemeriksaan awal dilakukan setelah pendaftaran. Produk akan diuji oleh laboratorium uji makanan terakreditasi untuk memastikan tidak terdapat kandungan non-halal seperti babi, alkohol, atau turunannya.

Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan pendamping sertifikat halal untuk membantu pengisian sistem SiHalal BPJPH, penyiapan dokumen, proses audit halal, serta komunikasi dengan auditor dan lembaga pemeriksa.

Tahapan berikutnya adalah audit halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Auditor akan memeriksa lokasi produksi, bahan baku, dan kebersihan fasilitas sebelum hasil audit dikirim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk sidang fatwa halal.