Pemerintah Targetkan Kredit Rakyat Rp 400 Triliun pada 2027

Target pemerintah menyalurkan kredit rakyat hingga Rp 400 triliun pada 2027 berpotensi memperbesar bisnis industri penjaminan sekaligus memperluas pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, peningkatan penyaluran kredit tersebut perlu diimbangi pengendalian risiko agar tidak membebani perusahaan penjaminan, dilansir dari Keuangan.

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai rencana tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan volume penjaminan dan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Organisasi ini juga melihat potensi penguatan hubungan bisnis dengan perbankan serta lembaga keuangan penyalur kredit.

Peluang pertumbuhan dan tantangan risiko kredit

Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas penyaluran kredit dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri penjaminan.

"Peningkatan penyaluran kredit diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis industri penjaminan, khususnya melalui penguatan kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan penyalur kredit," ujarnya kepada Kontan, Sabtu (31/10).

Meski peluang bisnis terbuka, pertumbuhan penjaminan tidak cukup hanya diukur dari peningkatan volume. Perusahaan perlu memastikan kualitas portofolio tetap terjaga serta menerapkan pengelolaan risiko secara memadai.

Menurut Agus, pengendalian tersebut penting agar peningkatan kegiatan usaha dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas dan keberlangsungan industri penjaminan dalam jangka panjang.

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah risiko kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban klaim yang harus ditanggung perusahaan penjaminan.

Risiko tersebut membuat perusahaan perlu lebih cermat dalam menerima penjaminan. Evaluasi terhadap kualitas portofolio juga perlu dilakukan bersama lembaga keuangan yang menyalurkan kredit.

Agus menilai penerapan manajemen risiko yang lebih kuat menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi potensi peningkatan klaim. Dengan demikian, pertumbuhan bisnis dapat berjalan beriringan dengan kemampuan perusahaan mengelola kewajiban penjaminan.

Walaupun menghadapi risiko kredit bermasalah, KUR masih dipandang sebagai salah satu segmen dengan prospek bisnis yang besar bagi perusahaan penjaminan.

Kinerja industri penjaminan per Agustus 2026

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan perkembangan aset, pendapatan imbal jasa, dan klaim industri penjaminan hingga Agustus 2026. Ketiga indikator tersebut menunjukkan kondisi kinerja yang berbeda.

Nilai aset perusahaan penjaminan tercatat sebesar Rp 46,30 triliun per Agustus 2026. Angka tersebut mengalami kontraksi sebesar 5,17% secara Year on Year (YoY).

Di sisi lain, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) mencapai Rp 5,61 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 9,44% YoY dibandingkan periode yang sama.

Sementara itu, nilai klaim industri penjaminan tercatat sebesar Rp 5,05 triliun per Agustus 2026. OJK mencatat angka tersebut meningkat sebesar 8% YoY.

Perbedaan perkembangan ketiga indikator itu menjadi bagian penting dalam melihat kondisi industri penjaminan. Pertumbuhan pendapatan berjalan bersamaan dengan peningkatan klaim, sedangkan nilai aset mengalami kontraksi.

Dalam menghadapi target kredit rakyat Rp 400 triliun pada 2027, keseimbangan antara ekspansi penjaminan, kualitas kredit, dan kemampuan memenuhi kewajiban klaim menjadi tantangan utama bagi perusahaan penjaminan.