Pemerintah Suntik Rp 20 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026 guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan dan memastikan pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap berjalan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026), dengan pencairan dana dibagi dalam dua tahap, seperti dilansir dari Nasional. Menurut Suahasil, ketentuan tambahan anggaran tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026.

Pemerintah menjadwalkan pencairan Rp 10 triliun pada bulan ini dan Rp 10 triliun sisanya pada bulan depan. Suahasil menjelaskan bahwa tambahan dana diperlukan untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan yang masih menghadapi tekanan keuangan. Pemerintah berupaya memastikan lembaga tersebut memiliki dana yang cukup untuk melayani peserta dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

"Saya ingin mengumumkan di sini juga bahwa telah dikeluarkan PMK Nomor 73 Tahun 2026 yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 triliun. Cair bulan ini Rp 10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi Rp 10 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menegaskan bahwa tambahan alokasi tersebut ditujukan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Menurut dia, dukungan anggaran diperlukan karena sumber pendanaan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan BPJS Kesehatan. "Supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayar fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan. Jadi, tambahan suntikannya itu sudah kita taruh di dalam APBN sebesar Rp 20 triliun," jelas Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Selain tambahan dana tersebut, pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk membayar iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI). Suahasil menyebut nilai anggaran untuk pembayaran iuran PBI mencapai sekitar Rp 47 triliun. BPJS Kesehatan juga memperoleh pemasukan dari iuran masyarakat. Namun, menurut penjelasan Suahasil, sumber pendanaan yang ada masih membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah untuk menjaga kecukupan dana lembaga tersebut.

Dengan penambahan Rp 20 triliun, total dukungan APBN bagi BPJS Kesehatan pada 2026, termasuk pembiayaan iuran PBI, diperkirakan mencapai Rp 67 triliun hingga Rp 68 triliun. Perhitungan tersebut mencakup alokasi iuran PBI sekitar Rp 47 triliun dan tambahan suntikan dana Rp 20 triliun. "Jadi, ibaratnya dari APBN sekarang ada Rp 47 triliun untuk PBI, plus Rp 20 triliun untuk suntikan. Jadi, kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi Rp 67 triliun sampai Rp 68 triliun," kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.