Pemerintah Setujui Sanksi Truk ODOL Maksimal Rp 50 Miliar

Pemerintah menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai sanksi pidana dan denda hingga Rp 50 miliar bagi kendaraan kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension over loading, sebagaimana dilansir dari Detik Oto dalam pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan persetujuan atas perluasan sanksi hukum tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait RUU Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 22 Tahun 2009.

"Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait ketentuan pidana, yaitu pemuatan sanksi pidana serta usulan untuk memperluas subjek pengenaannya untuk tindak pidana kendaraan bermotor yang melebihi muatan atau dimensi (over dimension over loading)," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Penerapan sanksi hukum untuk pelanggaran truk ODOL tidak hanya ditujukan kepada pengemudi armada di lapangan. Pemilik armada hingga korporasi pemilik barang juga bakal terjerat hukuman pidana yang sama.

"Tidak hanya kepada pengemudi, melainkan juga dikenakan kepada pemilik kendaraan, korporasi, dan sekaligus pemilik barang," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Besaran denda yang diusulkan terbagi ke dalam delapan kategori pelanggaran, mulai dari Kategori I sebesar Rp 1.000.000, Kategori II Rp 10.000.000, Kategori III Rp 50.000.000, Kategori IV Rp 200.000.000, Kategori V Rp 500.000.000, Kategori VI Rp 2.000.000.000, Kategori VII Rp 5.000.000.000, hingga Kategori VIII sebesar Rp 50.000.000.000.

Pengawasan dan penindakan di lapangan nantinya akan didukung penambahan materi mengenai mekanisme penimbangan secara digital pada alat angkut.

"Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengawasan sanksi tindak pidana kendaraan bermotor yang melebihi muatan atau dimensi (over dimension over loading), terdapat penambahan materi mengenai penimbangan kendaraan pada penimbangan alat angkut dan penindakan terhadap pelanggaran penimbangan alat angkut dengan mewajibkan penimbangan penimbangan elektronik," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.