Kemenhub Usulkan Denda ODOL hingga Rp 5 Miliar

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kenaikan sanksi bagi kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau over dimension over load (ODOL) hingga Rp 5 miliar. Usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menjelaskan, rancangan denda tersebut mengacu pada tingkatan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Rentang denda yang diusulkan dimulai dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar, sesuai kategori III sampai VII.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (26/10/2026), Aan menjelaskan dasar penentuan besaran sanksi dalam rancangan tersebut.

"Denda di KUHP yang baru itu kan ada levelnya. Draft denda di dalam DIM RUU LLAJ mulai dari level 3 sampai level 7, itu mulai Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar," ujar Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.

Selain menaikkan denda, Kemenhub mengusulkan hukuman pidana penjara hingga lima tahun bagi pelanggaran ODOL. Pembahasan revisi undang-undang itu juga mencakup kemungkinan memperluas pihak yang bertanggung jawab secara hukum, termasuk perusahaan angkutan dan pemilik barang, tidak hanya pengemudi.

Aan menyebut aturan yang berlaku saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam operasional angkutan barang. Karena itu, revisi RUU LLAJ menjadi ruang pembahasan untuk memperjelas cakupan tanggung jawab hukum di sepanjang rantai pengangkutan.

Perluasan subjek hukum tersebut masih dalam tahap pembahasan. Aan menyatakan keputusan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban akan mengikuti perkembangan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR.

"Apakah nanti ada penguatan, perluasan objek hukum kepada perusahaan, transportir, kepada perusahaan yang memiliki barang, itu kita tunggu," kata Aan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pelanggaran kelebihan muatan atau over load dikenai denda Rp 500.000. Sementara itu, pelanggaran over dimension, yaitu kendaraan dengan ukuran yang melampaui ketentuan, dikenai denda Rp 24 juta.

Perbedaan nominal sanksi tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan ketentuan hukum untuk pelanggaran ODOL. Namun, besaran denda baru dan cakupan pihak yang dapat dikenai sanksi belum ditetapkan karena masih bergantung pada pembahasan revisi RUU LLAJ bersama DPR.

Kemenhub menargetkan revisi RUU LLAJ dapat diselesaikan pada 2026. Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran ODOL menjadi salah satu materi yang dibahas dalam proses revisi tersebut.