Pemerintah Usulkan Denda ODOL hingga Rp 5 Miliar

Pemerintah mengusulkan pemberatan sanksi bagi pelanggaran kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dilansir dari Nasional, usulan yang disampaikan kepada DPR tersebut mencakup denda administratif Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar serta ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.

Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Rudi Irawan, menjelaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar pengemudi. Pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang yang terlibat dalam pelanggaran juga diusulkan dapat dikenai sanksi.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Rabu (28/10/2026), Rudi menjelaskan perluasan subjek penindakan dalam rancangan perubahan regulasi tersebut.

"Pengenaan sanksi tidak hanya ditujukan kepada sopir atau pengemudi melalui mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas (tilang), tetapi juga dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan, korporasi, serta pemilik barang," ujar Rudi Irawan, Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Selain sanksi administratif dan pidana, pemerintah mengusulkan ketentuan denda khusus bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terkait pelanggaran ODOL. Berdasarkan usulan revisi UU LLAJ, denda bagi korporasi ditetapkan paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Besaran kategori denda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk mekanisme dan proses penerapannya.

Dalam pengaturan kapasitas kendaraan, Rudi menjelaskan bahwa batas daya angkut bergantung pada jenis kendaraan yang digunakan. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan logistik dan pemilik barang dalam memastikan kesesuaian muatan dengan kemampuan kendaraan.

Kendaraan angkutan barang tunggal menggunakan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sebagai acuan kapasitas angkut. Sementara itu, kendaraan yang menggunakan kereta tempelan atau kereta gandengan mengacu pada Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan (JBKI).

Rudi meminta perusahaan logistik dan pemilik barang memastikan seluruh proses pengangkutan mengikuti batas berat yang telah ditetapkan dalam peraturan. Imbauan tersebut menekankan tanggung jawab pihak yang mengatur dan memiliki barang, selain pengemudi yang menjalankan kendaraan.

"Kami mengimbau kepada seluruh perusahaan logistik dan pemilik barang agar senantiasa memastikan bahwa pengangkutan barang dilakukan sesuai dengan kapasitas daya angkut kendaraan, baik berdasarkan JBI maupun JBKI yang telah ditetapkan sesuai aturan," tegas Rudi Irawan.