Pemerintah Pertahankan Tarif Listrik PLN hingga Desember 2026

Biaya listrik pelanggan PT PLN (Persero) tetap menggunakan tarif sebelumnya sepanjang November hingga Desember 2026. Pemerintah mempertahankan harga listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 24 golongan bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas industri dan usaha, dilansir dari Medcom pada 3 November 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tidak ada perubahan tarif tenaga listrik untuk Triwulan IV 2026. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh kategori pelanggan hingga akhir tahun.

"Pemerintah menetapkan tarif listrik Triwulan IV 2026 tidak mengalami perubahan untuk menjaga daya saing sektor industri dan daya beli masyarakat," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dengan kebijakan tersebut, pelanggan tetap membayar listrik berdasarkan golongan daya masing-masing. Untuk rumah tangga nonsubsidi, tarif terendah tercatat Rp1.352 per kWh, sedangkan tarif tertinggi mencapai Rp1.699,53 per kWh.

Berikut rincian tarif listrik rumah tangga nonsubsidi November 2026 berdasarkan data yang dilansir Medcom:

900 VA: Rp1.352 per kWh.

1.300 VA dan 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh.

3.500-5.500 VA dan 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh.

Untuk pelanggan pelayanan sosial, tarif listrik dibedakan berdasarkan kapasitas daya. Golongan 450 VA dikenakan Rp325 per kWh, 900 VA Rp455 per kWh, dan 1.300 VA Rp708 per kWh.

Sementara itu, pelanggan pelayanan sosial dengan daya 2.200 VA dikenakan Rp760 per kWh. Tarif untuk golongan 3.500 VA-200 kVA sebesar Rp900 per kWh dan 200 kVA sebesar Rp925 per kWh.

Pada kategori fasilitas umum, pelanggan dengan daya 6.600 VA-200 kVA dikenakan Rp1.699,53 per kWh. Pelanggan 200 kVA dikenakan Rp1.522,88 per kWh, sedangkan penerangan jalan umum sebesar Rp1.699,53 per kWh dan layanan lainnya Rp1.644,52 per kWh.

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam regulasi tersebut, pemerintah menggunakan empat indikator ekonomi makro untuk menentukan penyesuaian tarif listrik, yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Keempat indikator tersebut menjadi dasar evaluasi tarif listrik pelanggan nonsubsidi. Namun, untuk Triwulan IV 2026, pemerintah memutuskan tidak melakukan perubahan harga sehingga tarif yang berlaku tetap dipertahankan hingga Desember.