Pemerintah Pertahankan Jam Kerja 40 Jam Seminggu

Ketentuan waktu kerja di Indonesia dipastikan tidak mengalami perubahan dan tetap dipatok sebanyak 40 jam dalam sepekan. Kesepakatan tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta untuk merespons usulan pelaku industri yang menginginkan penambahan jam kerja, seperti dilansir dari Medcom.

Sikap pemerintah ini mengemuka di tengah wacana peningkatan daya saing industri nasional yang diusung oleh kalangan pengusaha. Asosiasi Persepatuan Indonesia sebelumnya mendorong agar durasi kerja mingguan dapat dinaikkan menjadi 45 jam.

Pemerintah menekankan bahwa skema yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan prinsip perlindungan tenaga kerja yang disepakati. Penyesuaian aturan kerja dinilai harus tetap mengacu pada Regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Saya rasa sudah kita sepakati di 40 jam (per minggu). Kalau 45 jam (seminggu), ya, ikut regulasi perlindungan tenaga kerjanya," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Usulan perubahan jam kerja tersebut dipicu oleh ketimpangan durasi kerja jika dibandingkan dengan negara kompetitor di kawasan Asia Tenggara. Pelaku industri menilai perbedaan jam kerja memengaruhi tingkat output produksi.

Perwakilan Aprisindo Hariyanto menjelaskan bahwa kapasitas waktu kerja di Vietnam saat ini mencapai 48 jam per minggu. Kondisi tersebut membuat industri manufaktur dalam negeri tertinggal sekitar 20 persen dalam hal total jam kerja mingguan.

"Saat ini kita kalah dalam hal jam kerja; satu minggu 48 jam di Vietnam, sedangkan kita 40 jam. Dari situ saja kita sudah kalah 20 persen. Saat ini kita ingin mengusulkan untuk menaikkan jam kerja menjadi 45 jam," kata Hariyanto, Perwakilan Aprisindo.

Dalam regulasi yang berlaku saat ini, aturan 40 jam kerja sepekan dijalankan melalui dua skema hari kerja. Perusahaan dengan enam hari kerja menerapkan tujuh jam kerja per hari, sementara perusahaan dengan lima hari kerja memberlakukan delapan jam kerja harian.

Di sisi lain, pembahasan payung hukum ketenagakerjaan terus berjalan di tingkat legislatif. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui untuk berlanjut ke Pembicaraan Tingkat II bersama DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menguatkan aspek perlindungan bagi para pekerja, pencari kerja, peserta pemagangan, serta pelaku usaha secara menyeluruh.

Selain itu, regulasi baru ini difokuskan pada pembenahan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar iklim Ketenagakerjaan di Indonesia memiliki kepastian hukum yang proporsional bagi seluruh pihak.