Pemerintah Perkuat MRA Halal untuk Perluas Pasar UMKM

Penguatan pengakuan sertifikasi halal menjadi langkah pemerintah untuk membantu UMKM dan eksportir Indonesia memperluas akses ke pasar internasional. Hal tersebut dilansir dari Medcom dalam laporan mengenai upaya memperkuat kerja sama halal antarnegara.

Dalam sambutannya pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Hari Wibowo, menyoroti pentingnya percepatan pengakuan sertifikasi halal agar pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang pasar global.

Drajat menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat kerja sama pengakuan sertifikasi melalui mutual recognition agreement atau MRA halal. Upaya ini ditujukan agar produk UMKM dan eksportir lebih mudah memenuhi persyaratan di pasar tujuan.

"Insya Allah pemerintah akan mempercepat perundingan dan memperkuat saling pengakuan sertifikasi untuk mutual recognition agreement, ya, yang halal, agar UMKM dan eksportir bisa memanfaatkan peluang pasar yang ada di pasar global," ujar Drajat.

Kerja sama tersebut dinilai penting karena sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan ketentuan produk, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan usaha dalam memasuki pasar yang menerapkan standar halal.

Pemerintah mencatat perluasan kerja sama pengakuan sertifikasi halal telah mencakup sejumlah negara. Per 11 Oktober 2024, Indonesia memiliki 123 MRA dengan lembaga halal luar negeri yang mencakup 43 negara.

"Per 11 Oktober tahun 2024, Indonesia telah memiliki 123 Mutual Recognition Agreements (MRA) atau dengan lembaga halal luar negeri menyangkut 43 negara termasuk China dan Australia," kata Drajat.

Menurut Drajat, kerja sama tersebut tidak terbatas pada negara dengan mayoritas penduduk muslim. Produk halal juga memiliki peluang di berbagai negara karena berkaitan dengan kebutuhan konsumen terhadap produk yang dinilai berkualitas dan sehat.

"Jadi kerja sama MRA halal ini bukan hanya dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tapi penduduknya di seluruh negara," ujarnya.

Perluasan pengakuan sertifikasi halal memberi kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau pasar lebih luas. Namun, pelaku usaha tetap perlu memastikan produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dan negara tujuan.

Dukungan Sertifikat Halal Gratis bagi UMKM

Selain memperkuat kerja sama internasional, pemerintah juga memberikan dukungan sertifikasi halal di dalam negeri melalui program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati.

Program tersebut menyediakan kuota sertifikat halal gratis bagi UMKM untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan halal. Pengajuan dilakukan melalui Sihalal.

"Kementerian Agama, BPJPH, menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMKM melalui program Sehati yang diajukan melalui Sihalal," kata Drajat.

Pemerintah tetap menjalankan kebijakan sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. Pelaksanaan aturan tersebut diarahkan agar dapat berjalan sesuai kondisi UMKM.

"Jadi sertifikasi halal akan tetap kita jalankan, PP-nya tetap kita jalankan, tentu dengan memperhatikan kesiapan dari para pelaku usaha."

Drajat juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal memiliki fungsi untuk menjaga kepentingan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk nasional.

"Kebijakan ini melindungi konsumen, menjamin mutu produk, dan memperkuat daya saing industri nasional," ujarnya.