Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028

Pemerintah menunda penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028 setelah Presiden Prabowo Subianto menerima aspirasi mengenai kesulitan memenuhi persyaratan. Keputusan tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 25 Oktober 2026, dilansir dari Medcom. Menurut Maman, penundaan itu merupakan arahan langsung Presiden.

Sebelumnya, pelaku UMKM yang masuk kelompok usaha terkait diwajibkan memenuhi ketentuan sertifikasi halal paling lambat 18 Oktober 2026. Maman menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tambahan waktu karena memahami kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan sertifikasi.

"Pesan Pak Presiden kepada kami untuk menunda batasan, seharusnya batas terakhirnya tanggal 18 Oktober kemarin. Presiden memahami dan mengerti bahwa cukup banyak aspirasi dari UMKM," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) juga belum memenuhi sasaran yang ditetapkan. Menurut penjelasan Maman, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebelumnya menyediakan kuota sertifikasi gratis sebanyak 1,35 juta bagi pelaku UMKM. Namun, hingga tenggat 18 Oktober 2026, target tersebut belum tercapai. Salah satu kendala utama ialah keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen administrasi untuk pengajuan sertifikat halal.

Selain persoalan administrasi, sebagian pelaku UMKM menilai waktu penerapan kewajiban tersebut belum tepat. Kondisi itu menyebabkan sejumlah usaha belum siap menjalani proses sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Maman menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan kebijakan baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Meski penerapannya ditunda, Kementerian UMKM akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut untuk menyesuaikan mekanisme dengan kondisi pelaku usaha tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Pemerintah juga mengkaji pilihan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan UMKM. "Kementerian UMKM bakal mengkaji efektivitas penundaan aturan ini.

Sekaligus merumuskan mekanisme jalan tengah yang solutif," kata Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Menurut Maman, kajian tersebut diharapkan menghasilkan mekanisme yang lebih sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM, terutama usaha yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi.

Sertifikasi halal ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen muslim dalam memilih produk. Melalui sertifikasi tersebut, status kehalalan produk diharapkan dapat diketahui secara jelas sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar meningkat.