Tito Percepat Pemulihan Sumatra dan Bahas Beban APBD

Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sekaligus menyiapkan pembahasan solusi bagi pemerintah daerah yang terbebani belanja pegawai. Dalam konferensi pers dan rapat koordinasi di Jakarta pada Selasa (27/10/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan langkah penanganan pemulihan serta dukungan fiskal daerah.

Tito, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, meminta kementerian dan lembaga mempercepat pekerjaan yang dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2026. Pembangunan kembali sekolah, rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi masyarakat menjadi bagian dari pekerjaan yang diprioritaskan.

Di sisi fiskal, Tito menyebut belanja pegawai di sejumlah daerah telah menyerap 40-50% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama Kementerian Keuangan untuk mencari solusi bagi daerah yang menghadapi tekanan anggaran.

Tito menjelaskan rencana koordinasi teknis antara Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk membahas persoalan tersebut.

"Nanti ada tim teknis dari Ditjen Kementerian Keuangan komunikasi dengan Ditjen Perimbangan dan Keuangan Daerah ya untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50% gitu ya," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Dalam penanganan bencana Sumatra, Tito menyebut pemerintah telah melewati tahap tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengerahkan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta pemerintah daerah untuk mendukung penanganan awal.

"Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan," ujar Tito dalam keterangan resmi.

Menurut laporan Tito, aktivitas pemerintahan di sebagian besar wilayah terdampak mulai kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang juga menunjukkan pemulihan, sementara pasokan listrik, bahan bakar minyak, LPG, akses internet, rumah sakit umum, dan puskesmas relatif kembali beroperasi normal.

Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih rusak atau hilang akibat bencana. Di sektor pendidikan, dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih menggelar kegiatan belajar-mengajar di kelas darurat. Kemendikdasmen menangani persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.

Tito juga mengapresiasi pembangunan jembatan untuk memulihkan akses masyarakat. Menurut keterangannya, TNI Angkatan Darat telah membangun ratusan jembatan, sedangkan Polri membangun sekitar 120 jembatan.

Hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah lokasi. Kondisi ini menambah kebutuhan perbaikan akses dan fasilitas umum, sehingga Tito meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah mempercepat kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran.

Dalam pembahasan fiskal, Suahasil menegaskan pemerintah pusat memantau kapasitas anggaran setiap daerah. Dukungan tetap disiapkan bagi daerah yang menghadapi kesulitan fiskal akibat tingginya belanja pegawai maupun bencana alam.

"Jadi kalau dilihat 2026 ya, pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti, melihat kemampuan setiap pemerintah daerah, kemampuan setiap APBD," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menyebut pemerintah telah menambahkan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun pada awal 2026 untuk wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Setelah gempa terjadi di Nusa Tenggara Timur, pemerintah kembali menyalurkan bantuan melalui berbagai kementerian dan lembaga.

Selain bantuan bencana, pemerintah pusat sebelumnya menambah Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp20,5 triliun untuk membantu pembiayaan belanja pegawai dan program lainnya. Menurut Suahasil, alokasi TKD dalam APBN awal 2026 sebesar Rp693 triliun dan setelah berbagai tambahan diperkirakan mencapai Rp720 triliun.

"Transfer ke daerah tahun 2026 ini Kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Dengan berbagai macam tambahan itu, maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menjelaskan tambahan anggaran tersebut diberikan berdasarkan pemantauan terperinci terhadap APBD, termasuk untuk menangani dampak bencana dan memenuhi kebutuhan belanja pegawai di daerah.

"Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan Karena kita memang memantau APBD secara cukup detil. Nah tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebagai sebencana alam, ada juga sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.