Pemerintah Mengkaji Kenaikan PTKP untuk Jaga Daya Beli

Rencana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masih dalam tahap pembahasan pemerintah. Besaran kenaikan belum diputuskan karena pemerintah perlu memperhitungkan manfaatnya bagi daya beli masyarakat sekaligus risiko berkurangnya penerimaan pajak, dilansir dari Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah belum memberikan jawaban lebih lanjut mengenai besaran penyesuaian tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Senin (19/10/2026).

"Belum dibalas lagi (besaran PTKP)," ujar Airlangga kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Senin (19/10/2026).

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa kajian masih dilakukan untuk menemukan besaran kenaikan yang paling sesuai. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan penerimaan negara.

Penyesuaian PTKP berpotensi membuat sebagian penghasilan masyarakat terbebas dari pengenaan pajak dalam jumlah lebih besar. Kondisi tersebut dapat membantu mempertahankan daya beli, tetapi sekaligus berisiko mengurangi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026), Juda menerangkan bahwa pemerintah masih menghitung keseimbangan antara kedua dampak tersebut sebelum mengambil keputusan.

"Ini masih dikaji, masih kita kaji secara mendalam karena memang ada potensi untuk meningkatkan daya beli, tapi pada saat yang sama tentu saja ada potensi untuk kehilangan penerimaan, kehilangan dari pajak penghasilan. Jadi ini dicari di titik optimalnya," ujar Juda dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026).

Pertimbangan tersebut membuat pemerintah belum menetapkan nominal PTKP yang baru. Perhitungan masih diarahkan untuk menentukan penyesuaian yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan konsekuensi terhadap penerimaan perpajakan.

Besaran PTKP tidak berubah sejak 2016

Besaran PTKP bagi wajib pajak orang pribadi saat ini tercatat Rp 54 juta per tahun. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan sejak penyesuaian terakhir pada 2016, meskipun inflasi dan biaya hidup terus meningkat selama periode tersebut.

Riwayat perubahan PTKP menunjukkan bahwa batas penghasilan yang tidak dikenai pajak telah mengalami beberapa kali penyesuaian sejak pertama kali ditetapkan. Berdasarkan riset KONTAN, nominal awal PTKP pada 1984 adalah Rp 960.000 per tahun.

Pada 1995, pemerintah menaikkan batas tersebut menjadi Rp 1,728 juta per tahun. Perubahan berikutnya berlangsung pada 2001, ketika nilai PTKP meningkat menjadi Rp 2,88 juta per tahun.

Penyesuaian yang lebih besar terjadi pada 2005, saat PTKP mencapai Rp 12 juta. Setahun kemudian, nominalnya kembali bertambah menjadi Rp 13,2 juta.

Pada 2009, batas penghasilan tidak kena pajak kembali naik menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Selanjutnya, penyesuaian pada 2013 membawa nilai PTKP menjadi Rp 24,3 juta.

Kenaikan berlanjut pada 2015, ketika PTKP meningkat hampir 50% menjadi Rp 36 juta per tahun. Pada 2016, pemerintah kembali menaikkan batas tersebut hingga mencapai Rp 54 juta per tahun.

Sejak penyesuaian terakhir itu, nominal PTKP tetap berada pada angka yang sama. Karena itu, rencana kenaikan yang sedang dikaji pemerintah akan mempertimbangkan manfaat bagi daya beli masyarakat serta potensi perubahan penerimaan PPh sebelum besaran baru ditetapkan.