Pemerintah Kaji Kenaikan Batas PTKP untuk Jaga Daya Beli

Pemerintah mengkaji kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perkembangan inflasi dan biaya hidup. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa besaran penyesuaian masih dihitung dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat serta dampaknya terhadap penerimaan negara, dilansir dari Nasional.

Dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Jumat (9/10), Juda menjelaskan bahwa kenaikan PTKP dapat memperbesar bagian penghasilan masyarakat yang terbebas dari pajak. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang masuk ke kas negara.

Juda menegaskan bahwa pemerintah masih mendalami berbagai pertimbangan untuk menentukan besaran kenaikan yang tepat.

"Ini masih dikaji, masih kita kaji secara mendalam karena memang ada potensi untuk meningkatkan daya beli, tapi pada saat yang sama tentu saja ada potensi untuk kehilangan penerimaan, kehilangan dari pajak penghasilan. Jadi ini dicari di titik optimalnya," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan PTKP karena masih menghitung dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan penerimaan perpajakan. Penentuan kebijakan tersebut diarahkan untuk menyeimbangkan manfaat peningkatan daya beli dengan konsekuensi fiskal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian PTKP dilakukan bersama Menteri Keuangan. Pemerintah turut memperhitungkan perkembangan inflasi untuk menentukan besaran perubahan yang diperlukan.

Besaran PTKP bagi wajib pajak orang pribadi saat ini tercatat Rp 54 juta per tahun. Berdasarkan riset KONTAN, angka tersebut tidak berubah sejak penyesuaian terakhir pada 2016, meskipun inflasi dan biaya hidup terus berkembang selama hampir satu dekade.

Riwayat PTKP menunjukkan bahwa batas penghasilan bebas pajak telah mengalami sejumlah penyesuaian sejak pertama kali ditetapkan pada 1984 sebesar Rp 960.000 per tahun. Berdasarkan riset KONTAN, nilainya meningkat menjadi Rp 1,728 juta pada 1995 dan Rp 2,88 juta per tahun pada 2001.

Pada 2005, pemerintah menaikkan PTKP menjadi Rp 12 juta, kemudian menyesuaikannya menjadi Rp 13,2 juta pada 2006. Kenaikan berikutnya berlangsung pada 2009, ketika batas tersebut mencapai Rp 15,84 juta per tahun.

Penyesuaian kembali dilakukan pada 2013 sehingga PTKP meningkat menjadi Rp 24,3 juta. Pada 2015, nilainya naik menjadi Rp 36 juta sebelum mencapai Rp 54 juta per tahun pada 2016, berdasarkan riwayat yang dihimpun KONTAN.