Pemerintah Hormati Putusan MK Soal Dokumen Pendidikan Gibran

Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari Nasional, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyebut putusan itu tidak dapat memakzulkan Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda di kantor Lemhannas, Jakarta, Sabtu (10/10/2026). Pemerintah juga memantau dampak putusan itu dari sisi politik dan hukum.

Syahganda mengatakan pemerintah menghormati kewenangan lembaga yudikatif setelah MK memutus perkara terkait syarat pendidikan Gibran. Ia menyebut putusan tersebut tidak berujung pada pemberhentian pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

"Sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya, dan untuk kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa dimakzulkan, ya kan dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Syahganda juga menanggapi tindakan anggota DPRD yang menurunkan foto Wapres Gibran setelah putusan MK. Ia menilai status Gibran sebagai Wakil Presiden masih berlaku.

"Misalkan penurunan foto, ya itu kan kurang baik lah ya, karena kan beliau bagaimanapun masih tetap sebagai Wakil Presiden, karena dia kan kalau yang nurunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Syahganda mempersilakan masyarakat yang ingin melanjutkan proses melalui DPR. Pemerintah menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap langkah tersebut.

"Silakan saja, kan itu rakyat kan, semua rakyat punya suara, kan jadi pemerintah itu pengen rakyat itu melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita tidak mengintervensi, tidak ada cawe-cawe," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pada Selasa (6/10/2026).

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi.

MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan peserta Pilpres. Hakim Konstitusi Liliek menjelaskan aturan pengajuan sengketa tersebut hanya berlaku bagi pasangan calon peserta pemilu.

"Oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini," kata Liliek, Hakim Konstitusi.

Dalam pertimbangan lain, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti tamat pendidikan luar negeri setara SMA. Hal itu diperkuat keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di persidangan.

"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat," kata Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi.

MK menyebut dokumen yang ditemukan dalam persidangan berupa sertifikat kehadiran, catatan akademik, dan penjelasan nilai. Arsul menjelaskan dokumen tersebut tidak dianggap sebagai bukti kelulusan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, sertifikat kehadiran yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah sertifikat kehadiran dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran," kata Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi.