Pemerintah Dorong Insentif Fiskal untuk Jaga Daya Beli Kelas Menengah

Pemerintah didorong segera menerapkan intervensi fiskal terukur untuk menjaga pendapatan riil masyarakat kelas menengah yang terdampak pelemahan daya beli. Usulan tersebut disampaikan Rizal kepada Kontan dan dilansir dari Nasional.

Rizal menilai pemerintah perlu memperluas dukungan fiskal karena tekanan konsumsi dapat berdampak pada penjualan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat anggaran perlindungan sosial 2027 dirancang meningkat menjadi Rp 549,9 triliun.

“Dukungan fiskal bagi kelas menengah sudah mendesak karena pelemahan daya belinya langsung menekan konsumsi, penjualan usaha, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Rizal.

Kenaikan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 berasal dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 163,31 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 386,35 triliun. Menurut Rizal, besarnya anggaran belum menjamin manfaat sampai kepada kelompok yang rentan turun kelas.

“Kenaikan anggaran perlinsos belum otomatis menjawab persoalan ini apabila manfaatnya belum menjangkau kelompok yang rentan turun kelas,” ujar Rizal.

Melalui belanja kementerian/lembaga, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, Program Sembako bagi 17,8 juta keluarga penerima manfaat, serta bantuan iuran jaminan kesehatan bagi puluhan juta peserta.

Belanja non-K/L dalam rancangan tersebut mencakup subsidi jenis BBM tertentu sebanyak 20,0975 juta kiloliter dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat bagi 5,1 juta debitur, menurut rincian yang dimuat dalam sumber berita.

Rizal menilai salah satu opsi jangka pendek adalah memperluas insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah secara terarah. Kebijakan lain yang disebut adalah bantuan iuran jaminan sosial dan subsidi transportasi publik untuk mengurangi beban pengeluaran rutin.

Ia juga mendorong agar kebijakan fiskal tidak hanya menyasar pekerja formal. Menurut Rizal, dukungan perlu mempertimbangkan pekerja informal dan kelompok berpenghasilan di bawah ambang batas pajak.

Dalam pandangannya, penentuan penerima insentif sebaiknya memperhitungkan jumlah tanggungan keluarga serta biaya hidup, bukan hanya besaran gaji. Dukungan jangka panjang juga perlu mencakup pengurangan beban pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi.

Rizal menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja produktif dengan peningkatan upah riil perlu menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli. Insentif kepada dunia usaha juga dinilai perlu dikaitkan dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

Dari sisi pembiayaan, ruang fiskal dapat dicari melalui perbaikan ketepatan sasaran subsidi dan efisiensi belanja. Namun, perlindungan bagi kelompok miskin tetap harus dijaga agar tidak terdampak kebijakan baru.

Rizal menjelaskan bahwa dampak insentif terhadap daya beli bergantung pada nilai bantuan, cakupan penerima, dan porsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Ia memberi ilustrasi penghematan Rp 300.000 per bulan bagi rumah tangga berpendapatan Rp 6 juta setara dengan tambahan ruang belanja sebesar 5% dari pendapatan bulanan.